Kemenangan Gerakan 'Kecoak' di India: Mendikbud Mundur, Tuntutan Pembebasan Demonstran Menggema

Gerakan Cockroach Janta Party (CJP) yang dipelopori oleh anak muda India berhasil memaksa Menteri Pendidikan Dharmendra Pradhan mundur dari jabatannya. Kini, para aktivis menuntut pembebasan seluruh demonstran yang ditahan dalam aksi unjuk rasa nasional selama sepekan terakhir.

CJP yang mengorganisir protes atas kebocoran soal ujian dan ketidakberesan lainnya dalam sistem pendidikan India, melaporkan adanya mahasiswa yang masih ditahan, khususnya di negara bagian Assam, Benggala Barat, dan Bihar. Dalam pernyataan resmi mereka, Senin (27/7), kelompok tersebut menyatakan bahwa kegagalan pemerintah membebaskan para tahanan akan dianggap sebagai pengkhianatan terhadap kepercayaan publik. Mereka pun siap mengambil langkah lebih lanjut jika tuntutan tidak dipenuhi.

Pernyataan itu muncul dua hari setelah Menteri Pradhan mengundurkan diri, yang sebelumnya menjadi sasaran kemarahan jutaan peserta ujian karena kelalaian dalam penyelenggaraan ujian kompetitif dan kebocoran naskah. CJP menuduh pemerintah berbalik arah setelah sebelumnya memberikan jaminan tidak ada tindakan hukuman terhadap pengunjuk rasa. Ketegangan meningkat di parlemen India pada hari yang sama, dengan anggota oposisi terus mendesak pemerintah merespons tindakan keras polisi saat demonstrasi.

Aksi di ibu kota India berubah ricuh pada 20 Juli ketika massa berusaha maju menuju parlemen dari lokasi protes Jantar Mantar. Polisi melepaskan gas air mata dan memukulkan pentungan untuk membubarkan aksi, memicu bentrokan dan gelombang penahanan. Kelompok hak asasi manusia mengecam penggunaan kekerasan terhadap pengunjuk rasa yang sebagian besar adalah pelajar.

Dari sudut pandang Indonesia, kisruh ini mengingatkan pada tantangan serupa di dalam negeri. Sistem ujian nasional di Indonesia juga pernah diwarnai kebocoran soal dan kontroversi penyelenggaraan. Namun, respons pemerintah India yang mengundurkan menteri dan mengajukan undang-undang baru menunjukkan betapa besarnya tekanan publik yang bisa mengubah kebijakan. Sementara itu, di Indonesia, tuntutan reformasi sistem pendidikan kerap kali tidak sampai pada perubahan institusional secepat itu, meskipun gerakan mahasiswa juga kerap menjadi motor protes.

"Setiap kegagalan membebaskan mereka yang ditahan atau mencabut kasus kriminal akan dianggap sebagai pelanggaran kepercayaan publik," demikian pernyataan CJP yang dikutip oleh media setempat.

Meskipun terjadi gangguan, pemerintah tetap memperkenalkan undang-undang di majelis rendah yang bertujuan memperberat hukuman bagi kebocoran kertas ujian. Langkah ini dinilai sebagai upaya mengamankan integritas sistem ujian. Namun, kelompok oposisi meragukan efektivitasnya selama penegakan hukum masih lemah dan tuntutan pembebasan demonstran belum dipenuhi.

Ke depan, gerakan Cockroach Party tidak hanya menuntut keadilan bagi peserta ujian namun juga mempertanyakan tata kelola keseluruhan sistem pendidikan di India. Apakah pengunduran diri menteri cukup meredam amarah atau malah memicu tuntutan lebih radikal? Sementara itu, pemerintah yang baru akan dihadapkan pada tugas besar memulihkan kepercayaan publik melalui reformasi yang kredibel dan transparan.