Para Ahli Peringatkan Bahaya 'Fortifikasi' Sekolah Usai Terungkapnya Rencana Serangan Remaja

Singapura kembali diguncang oleh pengungkapan rencana serangan di sekolah yang melibatkan remaja teradikalisasi secara daring, memicu perdebatan sengit antara kebutuhan akan keamanan ketat dan risiko menormalisasi ketakutan di kalangan siswa. Departemen Keamanan Dalam Negeri (ISD) pada Senin (27 Juli) mengumumkan penahanan tiga remaja yang teradikalisasi sendiri melalui internet, dengan dua di antaranya berencana melancarkan serangan di lingkungan sekolah.

Salah satu tersangka, seorang anak laki-laki berusia 14 tahun, telah menyusun manifesto sepanjang 21 halaman yang merinci rencana penyerangan. Ia mengaku kepada pihak berwenang bahwa ia akan melaksanakan penikaman massal, dan baru ditangkap beberapa minggu sebelum aksi yang dijadwalkan. ISD menyebut penggagalan ini sebagai “nyaris celaka” (close shave). Kasus ini menjadi pengingat bahwa jalur radikalisasi kian pendek dan sumbernya semakin beragam, mulai dari algoritma media sosial hingga komunitas daring yang ekstrem.

Namun, di tengah desakan untuk memperketat keamanan fisik di sekolah, para ahli justru memperingatkan efek bumerang. Associate Professor Razwana Begum, kepala program keamanan global dan strategi di Singapore University of Social Sciences, menegaskan bahwa sekolah harus tetap menjadi tempat yang aman sekaligus dipercaya. “Kita harus berhati-hati agar tidak secara tidak sengaja menciptakan lingkungan yang menyerupai fasilitas keamanan tinggi, kecuali penilaian ancaman benar-benar membenarkannya,” ujarnya. Ia menekankan bahwa hubungan saling percaya antara siswa dan orang dewasa, konseling yang mudah diakses, serta budaya sekolah yang mendukung pelaporan dini sama pentingnya dengan langkah fisik seperti metal detector.

Shahrany Hassan, pendiri organisasi nirlaba The Whitehatters, juga menyuarakan kekhawatiran serupa. “Jika siswa harus melewati detektor logam setiap pagi, itu secara halus mengirimkan pesan bahwa sekolah adalah tempat di mana bahaya adalah hal yang biasa, bukan pengecualian,” katanya. Ia mengingatkan bahwa normalisasi ketakutan justru dapat mengikis rasa aman alami yang seharusnya melekat pada lingkungan belajar. Lebih jauh, ia menyoroti bahwa komunitas sekolah—teman sebaya dan guru—sering kali menjadi pihak pertama yang melihat perubahan perilaku, jauh sebelum aparat keamanan turun tangan. Dalam kasus bocah 14 tahun itu, seorang warga sekolah lah yang melaporkan tanda-tanda radikalisasi kepada otoritas.

Fenomena ini memiliki resonansi kuat dengan Indonesia. Di Tanah Air, kasus radikalisasi remaja juga meningkat, seperti pelaku bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar pada 2021 yang berusia 19 tahun, atau keterlibatan pelajar dalam jaringan terorisme di beberapa daerah. “Konteks Indonesia sangat relevan karena kita memiliki populasi muda yang besar dan penetrasi internet yang tinggi,” ujar analis keamanan dari sebuah lembaga kajian di Jakarta. “Sekolah di Indonesia harus mulai membangun sistem deteksi dini yang tidak hanya mengandalkan pengamanan fisik, tetapi juga pendekatan psikososial dan pendidikan kewarganegaraan yang kuat.”

Para ahli sepakat bahwa pelarangan media sosial secara menyeluruh bukanlah jawaban. Associate Professor Razwana menegaskan, “Jika kita hanya menutup akses pada satu platform, kerentanan yang mendasar tetap ada.” Alih-alih, yang diperlukan adalah penguatan literasi digital, ruang dialog yang aman bagi remaja untuk bertanya, serta peran aktif perusahaan teknologi dalam merancang algoritma yang tidak memperkuat konten ekstrem. “Kita mengajari anak cara menyeberang jalan karena kita tidak bisa menyingkirkan semua mobil. Demikian pula, kita perlu mengajari mereka cara bernavigasi di dunia maya dengan aman,” analogi Shahrany.

Ke depan, tantangan terbesar adalah menjembatani kesenjangan antara kecepatan radikalisasi daring dan respons komunitas yang masih lambat. Dengan munculnya konten buatan AI dan lingkungan game imersif, pola radikalisasi akan semakin sulit dideteksi. Pertanyaan yang mengemuka: apakah sistem pendidikan dan keamanan kita siap beradaptasi sebelum korban berikutnya jatuh? Atau akankah kita terus berlomba dengan waktu, seperti yang dialami Singapura dalam kasus ini?