Thailand Perketat Langkah Antisipasi Buntut Tarif AS, Peluang Kerja Sama dengan Indonesia Menguat
Baca dalam 60 detik
- Pemerintah Thailand menginstruksikan penguatan mitigasi risiko perdagangan setelah AS memberlakukan bea masuk 12,5% terhadap produk Thailand melalui Section 301.
- Fokus utama Thailand adalah menangani isu pekerja paksa dan kelebihan kapasitas produksi yang menjadi perhatian AS untuk menghindari sanksi tambahan.
- Kunjungan Perdana Menteri Thailand ke Indonesia pada awal Agustus diharapkan menghasilkan rencana kemitraan strategis lima tahun yang mencakup sektor keamanan, ekonomi, dan budaya.
Perdana Menteri Thailand, Anutin Charnvirakul, menginstruksikan jajaran pemerintah untuk memperkuat mitigasi risiko perdagangan setelah Amerika Serikat (AS) memberlakukan tarif 12,5 persen terhadap barang-barang Thailand berdasarkan Section 301. Langkah ini mempengaruhi lebih dari 60 mitra dagang AS dan memicu respons cepat dari Bangkok.
Juru Bicara Wakil Pemerintah, Lalida Persvivatana, mengungkapkan bahwa Anutin tidak ingin fokus semata pada besaran tarif. Sebaliknya, ia mendesak instansi terkait untuk segera menangani isu-isu prioritas AS, terutama praktik pekerja paksa dan kelebihan kapasitas produksi. Kedua masalah ini dinilai dapat membuka peluang bagi AS untuk menjatuhkan tindakan perdagangan tambahan di masa depan.
Pemerintah Thailand pun mengembangkan sistem sertifikasi dan ketertelusuran asal produk untuk memastikan rantai pasok bebas dari pekerja paksa. Sistem ini juga akan menjadi bukti pendukung dalam negosiasi dagang dengan AS dan mitra lainnya. Lalida menegaskan, “Perdana Menteri menginstruksikan Kementerian Tenaga Kerja bersama Kementerian Perdagangan dan instansi terkait untuk menegakkan hukum dan peraturan yang ada secara ketat.”
Bagi Indonesia, perkembangan ini memiliki relevansi tersendiri. Sebagai sesama negara ASEAN, Indonesia juga menghadapi tekanan serupa dari AS terkait isu tenaga kerja dan kapasitas produksi. Rencana penandatanganan kemitraan strategis Thailand-Indonesia pada kunjungan Anutin pekan depan menjadi momentum untuk memperkuat posisi kedua negara dalam menghadapi dinamika perdagangan global. Kerja sama di bidang keamanan, ekonomi, dan budaya diharapkan dapat menciptakan sinergi yang saling menguntungkan.
Selain itu, kunjungan Anutin ke Indonesia pada 3–4 Agustus mendatang juga akan menjadi ajang penandatanganan Rencana Kemitraan Strategis Thailand-Indonesia 2026–2030. Menurut Lalida, kabinet Thailand telah menyetujui draf rencana tersebut yang mencakup kerja sama di tiga pilar utama. Dokumen itu dijadwalkan ditandatangani oleh menteri luar negeri kedua negara.
Dengan ketidakpastian kebijakan perdagangan AS yang masih tinggi, langkah Thailand ini bisa menjadi contoh bagi negara-negara ASEAN lainnya. Pertanyaannya, apakah Indonesia akan mengambil langkah serupa untuk mengantisipasi risiko tarif tambahan di tengah meningkatnya tensi dagang global?
