IPR: Penurunan Kepuasan Publik Wajar Efek Samping Bersih-bersih Pemerintah
Baca dalam 60 detik
- Indonesia Political Review menilai penurunan tingkat kepuasan publik adalah konsekuensi logis dari agenda reformasi birokrasi yang tengah berjalan.
- Maraknya pengungkapan kasus korupsi justru mencerminkan pengawasan dan penegakan hukum yang lebih aktif, bukan berarti praktik korupsi semakin parah.
- Pemerintah memiliki ruang untuk memulihkan kepercayaan publik asalkan mampu menunjukkan hasil nyata berupa pelayanan lebih baik dan birokrasi bersih.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan menilai penurunan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah merupakan konsekuensi wajar dari agenda pembenahan di berbagai kementerian dan lembaga yang tengah digencarkan Presiden Prabowo. Menurutnya, reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi kerap memicu resistensi politik dan mengubah persepsi masyarakat, terutama ketika kasus-kasus baru terus terungkap.
“Dalam jangka pendek, publik melihat semakin banyak perkara korupsi yang terekspos, sehingga mempengaruhi penilaian mereka terhadap pemerintah,” ujar Iwan dalam keterangan tertulis, Jumat. Ia mencontohkan sejumlah kasus yang menyedot perhatian, seperti dugaan korupsi di Badan Gizi Nasional (BGN) yang berujung pada penangkapan tiga mantan pimpinannya, hingga perkara yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Ardiansyah.
Iwan menegaskan bahwa melonjaknya pemberitaan tentang korupsi tidak serta-merta menandakan praktik korupsi semakin parah. Sebaliknya, hal tersebut justru menandakan bahwa mekanisme pengawasan dan penegakan hukum bekerja lebih aktif. “Dari perspektif tata kelola, yang lebih penting adalah keberanian negara melakukan pembenahan, memperkuat sistem pengawasan, dan menegakkan akuntabilitas tanpa pandang bulu,” katanya.
Bagi masyarakat Indonesia, agenda ini memiliki implikasi langsung terhadap kualitas pelayanan publik dan iklim investasi. Birokrasi yang bersih dan akuntabel menjadi prasyarat utama untuk menarik investasi dan memperkuat kepercayaan domestik. Namun, resistensi politik dari pihak-pihak yang merasa terusik kerap menjadi hambatan. Iwan menekankan bahwa tantangan ke depan adalah memastikan proses hukum berjalan profesional, transparan, dan konsisten agar kepercayaan publik pulih.
Meskipun demikian, IPR optimistis bahwa pemerintah masih memiliki modal politik berupa tingkat kepuasan mayoritas. “Keberhasilan Presiden Prabowo akan sangat ditentukan oleh kemampuannya mengubah agenda bersih-bersih ini menjadi perbaikan yang dapat dirasakan langsung masyarakat—pelayanan publik lebih baik, birokrasi lebih bersih, dan penegakan hukum lebih adil,” pungkas Iwan. Apabila hasil konkret mulai terlihat, ia meyakini kepercayaan publik berpotensi kembali meningkat.
