Marcos: ASEAN adalah 'Pelabuhan Aman' di Tengah Ketidakpastian Global — Bagaimana Dampaknya bagi Indonesia?

Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. secara tegas menyebut ASEAN sebagai “safe harbour” atau pelabuhan aman bagi negaranya di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik dan ketidakpastian global. Dalam pidato kenegaraan kelima (State of the Nation Address) yang disampaikan pada Senin lalu, Marcos menekankan bahwa ASEAN bukan sekadar tetangga geografis, melainkan mitra strategis yang dapat diandalkan untuk memperkuat keamanan kawasan serta ketahanan pangan dan energi.

Pernyataan itu muncul saat Filipina tengah menghadapi berbagai tekanan eksternal, mulai dari sengketa Laut China Selatan hingga fluktuasi harga komoditas global. Marcos menilai, kerja sama multilateral di dalam ASEAN telah menjadi bantalan bagi negara-negara anggota untuk menghadapi guncangan. “Kita tidak perlu mencari sekutu yang bisa diandalkan terlalu jauh. ASEAN adalah pelabuhan aman kita, di dalamnya kita berbagi kedekatan dan juga kesamaan,” ujarnya.

Dalam pidatonya, Marcos membeberkan sejumlah capaian konkret selama Filipina menjabat sebagai ketua ASEAN tahun 2026. Salah satunya adalah pengoperasian ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve—cadangan beras darurat yang dijamin tersedia ketika negara anggota mengalami kekurangan produksi dalam negeri. Inisiatif ini dinilai krusial di saat ketidakpastian rantai pasok global masih tinggi, termasuk dampak perang di Ukraina dan konflik di Timur Tengah.

Selain itu, Filipina juga mendorong pengesahan Kerangka Ekonomi Digital ASEAN, yang bertujuan menyelaraskan regulasi digital di seluruh Asia Tenggara. Marcos menyebut kerangka ini akan memfasilitasi transaksi lintas batas, memperluas akses fintech dan perbankan digital, serta meningkatkan inklusi keuangan, terutama bagi usaha kecil dan menengah. “Dengan harmonisasi, pelaku usaha tidak lagi terbentur aturan yang berbeda-beda di tiap negara,” ucapnya.

Lebih jauh, Marcos menyoroti ratifikasi Perjanjian Kerangka Keamanan Minyak Bumi (Framework Agreement on Petroleum Security) yang memungkinkan negara-negara ASEAN melakukan penimbunan cadangan minyak secara kolektif. Hal ini diyakini dapat memperkuat ketahanan energi kawasan di tengah volatilitas harga minyak dunia. Ia juga mengumumkan bahwa Filipina siap berkontribusi pada proyek ASEAN Power Grid yang telah lama direncanakan, setelah jaringan listrik antarpulau utama—Luzon, Visayas, dan Mindanao—terkoneksi penuh.

Presiden yang akrab disapa Bongbong itu pun menyelipkan semangat gotong royong khas Filipina—*bayanihan*—untuk menggambarkan solidaritas ASEAN. “Ini adalah *bayanihan* untuk komunitas internasional dan untuk belahan dunia kita,” katanya, disambut tepuk tangan. Seruan itu sejalan dengan ajakannya kepada semua pihak yang berkonflik untuk kembali ke meja perundingan. “Diplomasi sejati membangun. Konflik kekerasan hanya menghancurkan,” tegasnya.

Bagi Indonesia, perkembangan ini membawa implikasi langsung. Sebagai negara dengan populasi terbesar di ASEAN, Indonesia memiliki kepentingan strategis dalam ketahanan pangan dan energi. Cadangan beras darurat ASEAN dapat menjadi jaring pengaman jika negara mengalami gagal panen. Sementara itu, Kerangka Ekonomi Digital ASEAN membuka peluang bagi startup dan UMKM Indonesia untuk memperluas pasar ke seluruh kawasan tanpa hambatan regulasi yang berlebihan. Di sektor energi, proyek ASEAN Power Grid berpotensi memperkuat pasokan listrik regional, termasuk kemungkinan ekspor listrik dari Indonesia ke negara tetangga.

Namun, tantangan tetap ada. Perbedaan tingkat kesiapan digital antarnegara, kesenjangan regulasi, serta kepentingan nasional masih harus dijembatani. Pertanyaan yang mengemuka: apakah inisiatif-inisiatif ini bisa berjalan efektif tanpa adanya mekanisme pemantauan yang kuat? Atau akankah ASEAN kembali terjebak dalam jargon tanpa implementasi? Satu hal yang pasti, pernyataan Marcos menegaskan kembali bahwa ASEAN tetap menjadi poros stabilitas di kawasan yang penuh ketidakpastian—selama semua anggota bersedia berbagi beban dan keuntungan.