Prabowo Blusukan ke Rumah Subsidi di Batang, Target 3 Juta Rumah Diuji
Baca dalam 60 detik
- Sebanyak 255 orang berusia 16–77 tahun diperiksa terkait 660 kasus penipuan yang merugikan korban sekitar SGD 5,6 juta.
- Operasi gabungan Cyber Command dan tujuh divisi kepolisian darat dilakukan pada 16–29 Juli 2026.
- Para tersangka dijerat pasal penipuan, pencucian uang, dan penyediaan jasa pembayaran ilegal dengan ancaman hukuman penjara hingga 10 tahun.
Presiden Prabowo Subianto mengecek secara langsung kondisi rumah subsidi yang telah dihuni warga di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Kamis siang, dalam rangkaian akad massal Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi yang melibatkan 62.000 debitur di seluruh Indonesia. Langkah ini menjadi ujian nyata bagi ambisi pemerintah merealisasikan program 3 juta rumah dalam lima tahun ke depan.
Setibanya di lokasi akad massal di Puri Delta City Side, Presiden yang didampingi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait langsung menyambangi hunian milik Rosmini, seorang pedagang sembako, serta Rahma Yuliani yang bekerja sebagai satpam. Pengecekan ini bukan sekadar seremoni, melainkan sinyal bahwa pemerintah ingin memastikan rumah subsidi benar-benar layak huni dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Akad massal kali ini merupakan rangkaian ketiga setelah sebelumnya digelar di Cileungsi dan Serang. Menteri Sekretaris Negara sekaligus Juru Bicara Presiden, Prasetyo Hadi, menjelaskan bahwa dari total 62.000 debitur, 200 hadir langsung di Batang, sementara 61.800 lainnya mengikuti secara daring dari 36 provinsi. Ia menegaskan, “Kegiatan akad massal menjadi penanda bahwa rumah-rumah yang dibangun telah siap dimiliki dan dihuni masyarakat.”
Bagi Indonesia, program ini menjadi jawaban atas kebutuhan hunian yang terus meningkat, terutama di tengah urbanisasi dan kesenjangan akses perumahan layak. Skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang menjadi tulang punggung program ini memungkinkan MBR mendapatkan KPR dengan bunga rendah dan uang muka ringan. Namun, tantangan tetap membayangi, mulai dari ketersediaan lahan, infrastruktur pendukung, hingga daya beli kelompok sasaran yang rentan terhadap fluktuasi ekonomi.
Dalam kunjungan tersebut, Presiden tampak didampingi sejumlah menteri kunci, seperti Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono, serta Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Kehadiran mereka mencerminkan pendekatan lintas sektor yang diperlukan untuk memastikan program perumahan tidak berhenti pada seremonial, tetapi terintegrasi dengan kebijakan ekonomi dan pembangunan wilayah.
Ke depan, keberhasilan program 3 juta rumah akan bergantung pada konsistensi eksekusi dan pengawasan di lapangan. Apakah pengecekan langsung oleh kepala negara menjadi standar baru yang mampu mendorong akuntabilitas, atau sekadar agenda seremonial belaka? Publik menunggu realisasi nyata di balik angka-angka yang dipamerkan.
