Menjelang HUT ke-81 RI, Kemendagri Desak Bulog dan Pemda Gelar Operasi Pangan Murah

Kementerian Dalam Negeri memerintahkan Perum Bulog dan seluruh pemerintah daerah untuk mengintensifkan Gerakan Pangan Murah (GPM) sebagai upaya menstabilkan harga beras dan minyak goreng yang terus merangkak naik. Langkah ini diambil menjelang perayaan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan RI, saat daya beli masyarakat perlu dijaga agar inflasi pangan tidak menggerus kesejahteraan.

Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, menegaskan bahwa tekanan harga pada dua komoditas pokok tersebut sudah meluas. Data minggu keempat Juli 2026 menunjukkan, kenaikan harga beras tercatat di 152 kabupaten/kota, sementara minyak goreng meroket di 109 daerah. "Kita harus lakukan GPM secara masif seperti yang pernah berhasil sebelumnya," ujarnya dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi yang digelar secara hybrid, Senin (27/7).

Menurut Tomsi, pengalaman tahun-tahun sebelumnya membuktikan bahwa operasi pasar berskala besar mampu menekan jumlah daerah yang terdampak lonjakan harga hingga hanya sekitar 50 kabupaten/kota. Artinya, efektivitas program ini sudah teruji. Namun, ia mengingatkan bahwa keberhasilan tersebut membutuhkan sinergi kuat antara kementerian, lembaga, dan pemda, terutama dalam mengawasi rantai distribusi.

Tomsi juga menyoroti disparitas harga bawang putih yang cukup tinggi antara tingkat distributor dan pengecer. Kondisi ini, menurut dia, menandakan perlunya pengawasan lebih ketat terhadap margin perdagangan. "Distribusi harus dijaga agar harga bawang putih tetap layak di tingkat konsumen," tegasnya. Sementara itu, Direktur Utama Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, memastikan bahwa pihaknya telah menyiapkan GPM yang akan dimulai pada awal Agustus. Operasi pasar ini akan berfokus pada beras dan dilakukan secara serentak di seluruh Tanah Air.

Rapat koordinasi yang dihadiri perwakilan BPS, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Satgas Pangan Polri, serta jajaran pemda ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah tidak ingin inflasi pangan mengganggu momentum kemerdekaan. Bagi konsumen Indonesia, langkah ini diharapkan dapat menahan lonjakan harga kebutuhan pokok yang kerap terjadi menjelang hari besar. Namun, pertanyaan besarnya adalah apakah operasi pasar ini akan cukup efektif mengingat tantangan distribusi dan disparitas harga yang masih tinggi, terutama di wilayah timur Indonesia. Para pengamat menilai, tanpa pengawasan ketat dan intervensi struktural di hulu, GPM hanya akan menjadi solusi jangka pendek.