RI-Papua Nugini Sepakat Gelar Komisi Gabungan, Perkuat Kemitraan Strategis
Baca dalam 60 detik
- Indonesia dan Papua Nugini akan menyelenggarakan Joint Ministerial Commission (JMC) pada September 2026 di Jakarta untuk mengevaluasi dan mengarahkan kerja sama bilateral.
- Pertemuan di Manila juga menghasilkan rencana kunjungan Presiden Prabowo ke Papua Nugini pada awal 2027 serta percepatan perjanjian pertahanan dan pengelolaan perbatasan.
- Kesepakatan ini menegaskan komitmen kedua negara memperkuat hubungan bertetangga yang saling menguntungkan, dengan dampak langsung bagi masyarakat di wilayah perbatasan.
Indonesia dan Papua Nugini sepakat menggelar Joint Ministerial Commission (JMC) pada awal September 2026 di Jakarta, sebuah forum tingkat menteri yang dirancang untuk meninjau capaian kerja sama bilateral dan merumuskan arah kemitraan strategis kedua negara ke depan.
Kesepakatan itu dicapai dalam pertemuan Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan mitranya dari Papua Nugini, Justin Tkatchenko, di sela-sela ASEAN Foreign Ministers’ Meeting (AMM) dan Post-Ministerial Conference (PMC) di Manila, Filipina. Pertemuan tersebut menjadi ajang untuk mempererat hubungan diplomatik yang telah berjalan selama ini.
Dalam pertemuan itu, kedua menlu juga membahas rencana kunjungan tingkat tinggi. Papua Nugini menyatakan harapannya agar Presiden RI Prabowo Subianto dapat berkunjung ke Port Moresby pada awal 2027. Sinyal ini menunjukkan adanya penguatan hubungan di level kepala negara setelah sekian lama.
Salah satu poin krusial yang ditekankan adalah percepatan implementasi perjanjian kerja sama yang telah ditandatangani, khususnya di bidang pertahanan dan pengelolaan perbatasan. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan kerja sama memberikan manfaat nyata bagi masyarakat kedua negara, terutama yang tinggal di wilayah perbatasan darat yang panjang.
Bagi Indonesia, penguatan hubungan dengan Papua Nugini memiliki dimensi strategis. Selain sebagai tetangga dekat dengan perbatasan darat yang rentan, Papua Nugini juga menjadi mitra penting dalam menjaga stabilitas kawasan Pasifik. Kerja sama di bidang pembangunan, seperti bantuan renovasi rumah sakit, menjadi contoh konkret kontribusi Indonesia.
“Indonesia adalah mitra pembangunan bagi Papua Nugini. Komitmen kami adalah memastikan kerja sama ini terus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Papua Nugini,” kata Sugiono dalam pernyataan resmi.
Pemerintah Papua Nugini pun kembali menegaskan dukungan penuh terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah Indonesia. Hal ini menjadi sinyal positif dalam hubungan bilateral yang sempat mengalami pasang surut.
Ke depan, pelaksanaan JMC akan menjadi barometer sejauh mana komitmen kedua negara diterjemahkan ke dalam aksi nyata. Pertanyaan besarnya, apakah forum ini mampu mempercepat integrasi ekonomi dan keamanan di kawasan perbatasan yang selama ini menjadi perhatian?
