DPRD Desak Pemprov DKI Petakan Seluruh Kondisi Bangunan Sekolah

Komisi E DPRD DKI Jakarta menekan Dinas Pendidikan untuk segera melakukan inventarisasi menyeluruh terhadap kondisi fisik seluruh bangunan sekolah di Jakarta, menyusul insiden ambruknya atap SDN Kebayoran Lama Selatan 09 yang menghebohkan publik beberapa waktu lalu. Ketua Komisi E, M Subki, menegaskan bahwa data terkini menjadi prasyarat utama agar perencanaan renovasi dan rehabilitasi tidak lagi bersifat reaktif.

“Kami minta data kondisi sekolah yang eksis hari ini. Sekolah mana yang masih baik, sedang, atau rusak—baik ringan, sedang, maupun berat. Dengan begitu, ke depannya kami bisa merencanakan anggaran renovasi secara tepat sasaran,” ujar Subki di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin. Ia mengingatkan agar tidak ada lagi temuan sekolah rusak yang luput dari pencatatan.

Menanggapi desakan tersebut, Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Nahdiana, mengungkapkan bahwa Gubernur Pramono Anung telah membentuk tim khusus yang bertugas mencatat sekaligus mengawasi proses perbaikan sekolah-sekolah rusak. Tim ini dipimpin oleh Wakil Kepala Dinas Pendidikan, dengan sekretaris dari UPT Sarprasdik dan Kepala Bidang Gedung Dinas Cipta Karya. Anggotanya melibatkan Inspektur, para Wali Kota, Bappeda, BPKD, BPAD, Dinas Cipta Karya, BPMPTSP, Diskominfotik, PLH, BPPBJ, dan Kesos. Tim ini diinstruksikan langsung oleh Gubernur untuk meninjau seluruh gedung sekolah di ibu kota.

Nahdiana juga mengakui bahwa masih banyak bangunan sekolah tua di Jakarta, termasuk satuan pendidikan yang berdiri sebelum 1947. Kondisi ini menjadi tantangan serius mengingat keterbatasan anggaran dan prioritas pembangunan yang bersaing. “Kami sudah memutuskan 11 sekolah yang akan segera diperbaiki, dan tim sedang bekerja memetakan prioritas berikutnya,” jelasnya. Ke depannya, data inventarisasi ini akan menjadi dasar bagi DPRD untuk mengalokasikan anggaran rehabilitasi pada tahun-tahun mendatang.

Langkah pemetaan menyeluruh ini diharapkan mampu mengubah pendekatan penanganan sekolah rusak dari darurat menjadi terencana. Namun, pertanyaan masih tersisa: seberapa cepat tim ini dapat menyelesaikan pendataan di tengah ribuan sekolah yang tersebar di Jakarta? Jika tidak dijalankan dengan ketat, dikhawatirkan sekolah-sekolah di daerah pinggiran kembali terlewat dari pantauan.