Satgas PRR Desak Empat Kementerian Segera Cairkan Anggaran Rehabilitasi Pascabencana Sumatera
Baca dalam 60 detik
- Mendagri Tito Karnavian meminta percepatan persetujuan anggaran untuk empat sektor prioritas: pertanian, kelautan, agama, dan UMKM.
- Total kebutuhan rehabilitasi Sumatera mencapai Rp100,1 triliun hingga 2028, dengan alokasi 2026 sebesar Rp39 triliun untuk 32 kementerian/lembaga.
- Pemerintah telah menyalurkan Rp10,6 triliun dana transfer ke daerah dan Rp31,1 triliun ke tujuh kementerian untuk pemulihan infrastruktur.
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, yang merangkap Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, mendesak Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa segera menyetujui empat usulan anggaran super prioritas yang diajukan oleh kementerian/lembaga. Keempat sektor itu—pertanian, kelautan dan perikanan, agama, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)—dinilai krusial untuk mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana di Sumatra.
Dalam pertemuan di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin, Tito menjelaskan bahwa keempat proposal tersebut telah diajukan oleh masing-masing kementerian, tetapi masih menunggu tanda tangan dari Menteri Keuangan. “Kami mohon agar Bapak Menteri Keuangan bisa meng-approve secepat mungkin,” ujarnya. Tanpa persetujuan itu, Tito khawatir proses rehabilitasi dan rekonstruksi yang sudah direncanakan akan tertunda, sementara kebutuhan di lapangan mendesak.
Keempat usulan anggaran yang dimaksud meliputi Kementerian Pertanian untuk pemulihan sawah dan perkebunan, Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk rehabilitasi tambak, Kementerian Agama untuk perbaikan pesantren, madrasah, dan rumah ibadah, serta Kementerian UMKM untuk membantu pemulihan usaha masyarakat yang terdampak. Tito menegaskan, sejumlah kementerian sebenarnya telah memulai penanganan menggunakan anggaran reguler hasil refocusing, tetapi percepatan pencairan tambahan tetap diperlukan agar pemulihan berjalan optimal.
Pemerintah telah mengalokasikan anggaran besar untuk pemulihan pascabencana di Sumatra. Tito memaparkan bahwa rencana induk rehab-rekon membutuhkan total Rp100,1 triliun hingga 2028. Sementara itu, untuk tahun 2026, pemerintah mengalokasikan lebih dari Rp39 triliun bagi 32 kementerian/lembaga yang tergabung dalam Satgas. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp31,1 triliun sudah disalurkan kepada tujuh instansi, termasuk Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Sosial, Badan Pusat Statistik, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Kesehatan.
Tito juga mengingatkan pentingnya transparansi dalam pelaksanaan rehab-rekon. Ia meminta kementerian/lembaga dan pemerintah daerah aktif menyampaikan perkembangan program kepada masyarakat. “Supaya rehab-rekon betul-betul terlihat di mata masyarakat,” kata Tito. Satgas akan terus memantau pelaksanaan di lapangan dan memastikan bahwa dana yang sudah ditransfer segera digunakan untuk pemulihan infrastruktur dan layanan publik.
Ke depan, keberhasilan pemulihan Sumatra sangat tergantung pada kecepatan birokrasi persetujuan anggaran. Dengan sisa waktu hingga akhir tahun, apakah keempat proposal super prioritas itu akan segera mendapatkan lampu hijau dari Kementerian Keuangan? Jika terlambat, risiko keterlambatan pemulihan di sektor-sektor vital seperti pertanian dan perikanan bisa semakin parah, mengancam mata pencaharian ribuan warga yang masih bergantung pada bantuan pemerintah.
