Krisis Parlemen Jepang: Takaichi Dituding Otoriter dan Abaikan Dialog

Sidang istimewa parlemen Jepang yang baru saja usai menyisakan keprihatinan mendalam atas merosotnya fungsi legislatif di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Sanae Takaichi yang dinilai lebih mengedepankan sikap sepihak daripada dialog.

Sejak awal tahun, Takaichi membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat pada Januari lalu, langkah yang membawa Partai Demokrat Liberal (LDP) meraih kemenangan telak dan memperoleh supermayoritas tunggal — pertama kalinya sejak Perang Dunia II — dengan lebih dari dua pertiga kursi. Penguasaan parlemen yang luar biasa ini dimanfaatkan untuk mempercepat proses legislasi tanpa ruang diskusi yang memadai.

Akibat pembubaran tersebut, pembahasan anggaran awal tertunda sekitar satu bulan. Meski demikian, Takaichi bersikeras agar rancangan undang-undang anggaran selesai sebelum akhir tahun fiskal 2025. LDP pun memaksakan pembahasan dengan waktu terpendek sejak tahun 2000. Anggaran tambahan untuk merespons krisis Timur Tengah juga digeber dalam tempo singkat. Kedua anggaran itu dinilai sarat dengan proyek populis sebagai solusi jangka pendek atas kenaikan harga, serta meningkatkan ketergantungan pada utang.

Kebijakan fiskal Takaichi—yang mengucurkan dana besar ke 17 bidang strategis pilihannya—mengabaikan evaluasi atas kegagalan strategi pertumbuhan sebelumnya. Ia juga tetap ngotot menurunkan pajak konsumsi, sebuah langkah yang penuh risiko. Di sisi lain, kenaikan suku bunga jangka panjang dan pelemahan yen menekan harga-harga. Serangan Amerika Serikat terhadap Iran yang mengabaikan hukum internasional memicu lonjakan harga minyak, namun Takaichi hanya merapat ke Presiden Donald Trump.

Parlemen Jepang gagal menjalankan fungsi fundamentalnya. Dominasi LDP membuat debat antara kubu pemerintah dan oposisi hambar. Tidak ada langkah konkret yang dihasilkan untuk menyelesaikan masalah keseharian rakyat atau arah pembangunan negara yang berkelanjutan. Oposisi yang terpecah juga tidak mampu menjadi pengawas yang efektif. Takaichi sendiri jarang menghadiri rapat intensif komite anggaran, dan ketika menghadapi skandal video fitnah yang melibatkan sekretaris pribadinya, ia memilih menyampaikan pernyataan tertulis untuk menghindari pertanyaan.

Dampak dari politik arogan ini tidak hanya dirasakan di dalam negeri. Sebagai mitra dagang utama Indonesia, fluktuasi yen dan kebijakan fiskal Jepang memengaruhi investasi serta perdagangan bilateral. Ketidakstabilan politik di Tokyo dapat mengirim sinyal negatif bagi iklim bisnis di Asia Tenggara. Jika Takaichi terus mengabaikan tuntutan transparansi, kepercayaan publik — termasuk investor asing — akan semakin tergerus.

Di penghujung sidang, Dewan Penasihat yang perimbangan kekuatannya lebih setara sempat memberi rem pada kebijakan yang dianggap kebablasan. Namun, itu hanya terjadi dalam lingkup terbatas. Takaichi harus menyadari bahwa memegang mayoritas tidak berarti bebas dari kewajiban mendengar suara rakyat. Tanpa perubahan sikap, jarak antara pemerintah dan publik akan semakin melebar, dan krisis legitimasi demokrasi Jepang hanya tinggal menunggu waktu.