95% Logistik Dikuasai Kapal Asing, Prabowo Dorong Penguatan Armada Nasional

Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajaran kementerian dan lembaga untuk segera menyusun cetak biru pengembangan armada logistik nasional, seiring temuan bahwa 95 persen pengiriman barang di Indonesia masih bergantung pada kapal berbendera asing. Langkah ini diambil sebagai upaya strategis memperkuat kemandirian sektor maritim dan mengurangi kebocoran devita dari biaya angkut yang mengalir ke luar negeri.

Arahan tersebut disampaikan dalam rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (9/6). CEO Danantara, Rosan Roeslani, yang turut hadir mengungkapkan bahwa Presiden secara spesifik meminta rencana pengembangan armada nasional, termasuk peningkatan kapasitas galangan kapal dalam negeri. “Pengiriman barang-barang itu 95 persen berbendera asing. Bagaimana supaya ini ke depannya bisa berbendera Indonesia,” ujarnya menirukan pernyataan Presiden.

Pemerintah, menurut Rosan, akan mendorong industri galangan kapal—baik yang dikelola BUMN seperti PT PAL maupun swasta—untuk memproduksi kapal yang memenuhi standar internasional. Langkah ini dinilai krusial mengingat besarnya volume logistik yang melintasi perairan Indonesia, namun justru dinikmati oleh operator asing. Data Kementerian Perhubungan sebelumnya mencatat bahwa lebih dari 90 persen angkutan laut domestik masih dikuasai kapal asing, terutama untuk rute antar pulau yang jauh.

Untuk mendukung target tersebut, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto, menyatakan pihaknya akan memfokuskan penelitian dan pengembangan pada kebutuhan industri perkapalan. Dalam rapat, ia menekankan bahwa kolaborasi antara perguruan tinggi dengan PT PAL menjadi langkah strategis. “Riset-riset, kajian-kajian, guru besar yang terkait bidang perkapalan bisa menumbuhkan industri kapal kita, sehingga membuka lapangan kerja dan kebutuhan kita bisa dipenuhi,” ujarnya.

Indonesia memiliki potensi pasar perkapalan yang sangat besar, mulai dari kapal penumpang, kapal logistik, hingga kapal khusus untuk daerah tertinggal. Namun, selama bertahun-tahun, galangan kapal nasional kalah bersaing dengan produsen asal Tiongkok, Korea Selatan, dan Jepang yang menawarkan harga lebih murah dengan spesifikasi tinggi. Dengan dorongan Presiden, pemerintah berharap industri dalam negeri dapat memanfaatkan momentum ini untuk melakukan lompatan teknologi.

Pengamat maritim dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) menilai bahwa target penguatan armada nasional harus dibarengi dengan insentif fiskal bagi pemilik kapal nasional dan pembatasan bertahap penggunaan kapal asing di rute domestik. “Tanpa kebijakan proteksi yang cerdas, galangan kapal kita akan terus kalah. Pemerintah perlu memberikan prioritas muatan untuk kapal berbendera Indonesia secara gradual,” tuturnya dalam diskusi daring.

Kebijakan ini juga berimplikasi pada kesiapan sumber daya manusia. Indonesia membutuhkan insinyur perkapalan, teknisi las berkualifikasi internasional, dan desainer kapal yang mampu bersaing. Oleh karena itu, Mendiktisaintek akan mendorong politeknik dan universitas untuk memperbanyak program vokasi yang langsung terhubung dengan industri galangan.

Ke depan, ujian terbesar dari rencana ini adalah konsistensi eksekusi di lapangan. Apakah regulasi pendukung seperti kewajiban penggunaan kapal nasional untuk komoditas strategis akan segera diterbitkan? Ataukah dorongan presiden hanya akan menjadi wacana tanpa tindak lanjut? Jawabannya akan menentukan apakah Indonesia mampu memutus ketergantungan pada armada asing dan benar-benar menjadi poros maritim dunia.