Korea Utara Kecam ASEAN Soal Denuklirisasi, Kim Yo Jong: Itu Mimpi Bodoh
Baca dalam 60 detik
- Kim Yo Jong, adik pemimpin Korut, mengecam pernyataan ASEAN yang mendorong denuklirisasi Semenanjung Korea sebagai sikap bodoh dan tidak realistis.
- Pyongyang menegaskan statusnya sebagai negara nuklir sudah final dan konstitusional, sehingga desakan denuklirisasi dianggap tidak relevan.
- Ketegangan ini menempatkan Indonesia dan negara ASEAN lain dalam posisi sulit: menjaga solidaritas kawasan tanpa memicu konflik dengan Korut.
Kim Yo Jong, adik sekaligus juru bicara utama pemimpin Korea Utara Kim Jong Un, melontarkan kritik tajam terhadap Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) setelah blok tersebut kembali menyerukan denuklirisasi Semenanjung Korea. Dalam pernyataan yang disiarkan Kantor Berita Pusat Korea (KCNA), ia menyebut sikap ASEAN sebagai "mimpi bodoh dan dungu" yang mengabaikan realitas politik di kawasan.
Pernyataan itu merupakan respons atas komunike Forum Regional ASEAN (ARF) pekan lalu, yang menyatakan "keprihatinan mendalam" atas pengembangan senjata nuklir Pyongyang dan menekankan pentingnya dialog untuk mewujudkan perdamaian serta stabilitas di Semenanjung Korea yang bebas nuklir. ASEAN selama ini konsisten mendukung resolusi Dewan Keamanan PBB yang melarang program nuklir dan rudal balistik Korea Utara.
Namun, Pyongyang telah lama bersikukuh bahwa program nuklirnya adalah hak sah untuk pertahanan diri. Pada 2023, Korea Utara bahkan mengamandemen konstitusinya untuk menetapkan status sebagai negara nuklir secara permanen. Kim Yo Jong, yang memegang peran kunci dalam kebijakan luar negeri, menegaskan bahwa istilah "denuklirisasi" sudah kehilangan makna baik secara konseptual maupun praktis. Ia juga memperingatkan ASEAN agar tidak "dimanfaatkan sebagai corong bayaran Amerika Serikat".
Kritikan ini bukan pertama kalinya. Pada Juni lalu, Kim Yo Jong menyebut program nuklir Korea Utara sebagai "garis pantang mundur". Sikap semakin keras ini terjadi sejak runtuhnya negosiasi antara Kim Jong Un dan Presiden AS Donald Trump pada 2019, yang gagal menjembatani perbedaan soal ruang lingkup denuklirisasi dan keringanan sanksi. Bagi Indonesia, yang merupakan anggota pendiri ASEAN, situasi ini menimbulkan dilema diplomatik. Di satu sisi, Jakarta harus menghormati komitmen ASEAN terhadap non-proliferasi dan keamanan regional; di sisi lain, hubungan historis dengan Pyongyang—termasuk perdagangan dan bantuan pengembangan—tidak boleh diabaikan.
Pakar hubungan internasional menilai bahwa pernyataan Kim Yo Jong merupakan sinyal bahwa Pyongyang tidak akan kembali ke meja perundingan dalam waktu dekat, apalagi dengan tekanan sanksi yang masih berlangsung. ASEAN, yang terkenal dengan prinsip non-intervensi, terjebak antara tuntutan AS dan sekutunya serta posisi Korea Utara yang makin agresif. Bagi Indonesia, langkah yang paling mungkin adalah memperkuat jalur diplomasi diam-diam (track-two diplomacy) untuk menjaga kanal komunikasi tetap terbuka.
Ke depan, pertanyaan besarnya adalah: mampukah ASEAN mempertahankan posisinya tanpa memicu perpecahan internal? Atau sebaliknya, tekanan dari Korea Utara justru akan memperlemah soliditas kawasan dalam isu keamanan? Yang jelas, diplomasi di Semenanjung Korea kembali menemui jalan buntu, dan Indonesia sebagai kekuatan menengah di ASEAN harus siap memainkan peran jembatan yang semakin sulit.
