Tata Kelola MBG Rawan, IAW Desak Pemerintah Bertindak

Indonesian Audit Watch (IAW) mendesak pemerintah untuk segera membenahi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyusul rentetan persoalan operasional yang mengancam kredibilitas program andalan Presiden itu. Dalam keterangan resminya, Sekretaris Pendiri IAW Iskandar Sitorus menilai penguatan sistem pengelolaan menjadi keharusan mengingat skala program yang sangat besar dan melibatkan banyak pemangku kepentingan.

Program MBG, yang digulirkan untuk memperbaiki gizi anak sekolah dan kelompok rentan, kini telah menjangkau lebih dari 63 juta penerima manfaat melalui sekitar 29.600 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di seluruh Indonesia. Anggaran yang digelontorkan mencapai Rp229 triliun setelah sebelumnya direncanakan Rp268 triliun. Namun, di balik angka yang mengesankan itu, sejumlah masalah mulai mencuat: perubahan petunjuk teknis yang kerap terjadi tanpa masa transisi, dugaan keracunan makanan di beberapa daerah, serta ketidakjelasan hubungan hukum antara Badan Gizi Nasional (BGN), yayasan, dan mitra penyedia layanan.

Menurut Iskandar, perubahan kebijakan dalam penyempurnaan program adalah hal wajar, tetapi jika terlalu sering dan tanpa sosialisasi yang memadai, akan menimbulkan ketidakpastian bagi mitra yang sudah berinvestasi. “Semakin besar skala program, semakin besar pula tanggung jawab pemerintah menjaga sistem pengelolaannya,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa keberhasilan MBG tidak boleh diukur semata dari jumlah dapur yang beroperasi atau banyaknya makanan yang disalurkan, melainkan dari kemampuan membangun sistem yang menjamin kualitas layanan, keamanan pangan, serta kepastian investasi.

IAW juga menyoroti pentingnya keseimbangan antara penyempurnaan sistem dan perlindungan terhadap masyarakat serta mitra yang telah beritikad baik. “Program besar akan dikenang bukan karena besarnya anggaran, tetapi karena kemampuannya membangun kepercayaan publik,” tegas Iskandar. Pernyataan ini menjadi sinyal kuat bagi pemerintah untuk tidak terjebak pada proyek-proyek prestisius yang mengabaikan aspek transparansi dan akuntabilitas.

Di sisi lain, Badan Gizi Nasional (BGN) saat ini tengah melakukan evaluasi operasional SPPG dan penyesuaian anggaran sebagai bagian dari refocusing program. Namun, IAW mengingatkan bahwa evaluasi harus dimanfaatkan untuk memperkuat tata kelola secara fundamental, bukan sekadar mengejar target tanpa perbaikan sistem. Ke depan, publik akan terus mengawal apakah perbaikan yang dilakukan benar-benar menjawab persoalan atau hanya menjadi rutinitas birokrasi semata.