Gerakan Kecoa Berhasil Gulingkan Menteri Pendidikan India, Tapi Reformasi Masih Mimpi

Puluhan ribu anak muda India yang tergabung dalam gerakan "kecoa" berhasil memaksa Menteri Pendidikan Dharmendra Pradhan meletakkan jabatan pada akhir pekan lalu. Keberhasilan ini menjadi puncak dari unjuk rasa yang dipicu kebocoran soal ujian masuk sekolah kedokteran, bahkan mendorong beberapa peserta bunuh diri karena frustrasi.

Gerakan yang lahir dari ledekan Ketua Mahkamah Agung India yang menyebut pengangguran muda seperti "kecoa" ini memanfaatkan humor sebagai senjata. Dengan simbol serangga yang dianggap hina, para mahasiswa justru membalikkannya menjadi ikon perlawanan. Namun di balik kemenangan simbolis tersebut, para pengamat menilai jalan menuju perbaikan sistem pendidikan India masih panjang dan berliku.

Persoalan pendidikan dan pengangguran di India bukan barang baru. Sejak awal 1970-an, kawasan India utara sudah dihadapkan pada minimnya lapangan kerja di sektor swasta dan ketergantungan pada pekerjaan pemerintah. Craig Jeffrey, peneliti University of Cambridge, dalam bukunya "Timepass" menggambarkan bagaimana ribuan lulusan memperebutkan satu posisi pegawai negeri di kota Meerut pada akhir 1990-an. Kini, kondisinya justru semakin parah. Sejumlah pusat bimbingan belajar menjamur, namun persaingan tetap ketat dan harapan kerja masih suram.

Dosen sekaligus peneliti dari University of Melbourne, Avishek Jha dan Nilanjana Sen, mencatat bahwa generasi muda India kini lebih terfokus pada persiapan ujian pemerintah ketimbang sekadar "membuang waktu". Kesadaran akan ancaman pengangguran mendorong mereka berinvestasi besar-besaran dalam bimbingan belajar, namun hasilnya sering kali nihil. "Kenapa kami tidak boleh curi kalau sistemnya juga curang?" begitu keluh seorang mahasiswa dalam penelitian Jeffrey pada 2004.

Yang menarik, gerakan ini memiliki relevansi dengan situasi di Indonesia. Rendahnya anggaran pendidikan, maraknya lembaga bimbingan belajar komersial, dan keluhan tentang ketidakadilan dalam seleksi pegawai negeri juga menjadi isu panas di dalam negeri. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahkan beberapa kali mengungkap praktik suap dalam pengadaan soal ujian nasional. Bagi banyak pengamat, pengalaman India bisa menjadi cermin bahwa tanpa reformasi struktural, resistensi kaum muda hanya akan menjadi gerakan musiman.

Menurut profesor kebijakan pendidikan Manisha Priyam, yang melakukan riset di Bihar, masalah kebocoran soal hanyalah puncak gunung es. Pemerintah India perlu memperbaiki tata kelola ujian, mengawasi pusat bimbingan belajar, dan mereformasi kurikulum agar sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Tak kalah penting, investasi pendidikan harus ditingkatkan dan diarahkan secara cerdas—bukan sekadar membangun gedung, melainkan meningkatkan kualitas guru serta teknologi pembelajaran.

Langkah lain yang mendesak adalah mendorong kewirausahaan dan pembelajaran berbasis kerja. Selama ini, gelar akademik dianggap sebagai satu-satunya jalan menuju kesuksesan, padahal sektor informal dan startup mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Pemerintah India telah meluncurkan Kebijakan Pendidikan Nasional yang ambisius, namun implementasinya masih timpang.

Pertanyaan terbesar kini adalah apakah gerakan kecoa mampu berlanjut menjadi kekuatan politik yang mendorong perubahan jangka panjang. Para mahasiswa telah menunjukkan bahwa mereka bukan sekadar "generasi now here" yang pasif. Mereka haus akan keterlibatan dan menginginkan kursi di meja perumusan kebijakan. Jika pemerintah India mampu mendengar dan mengakomodasi aspirasi mereka, bukan tidak mungkin krisis pendidikan dan pengangguran bisa mulai diurai. Namun jika hanya mengandalkan pengunduran diri seorang menteri, maka perbaikan yang berarti masih akan menjadi mimpi di siang bolong.