Guterres Desak Pencabutan Semua Sanksi terhadap Suriah: Panggilan untuk Rekonstruksi
Baca dalam 60 detik
- Sekjen PBB Antonio Guterres meminta komunitas global menghapus seluruh sanksi yang dijatuhkan pada era Bashar al-Assad, sebagai syarat pemulihan ekonomi Suriah.
- Biaya rekonstruksi Suriah ditaksir Bank Dunia mencapai US$216 miliar, namun investor masih ragu akibat ketidakpastian politik dan keamanan.
- Kunjungan pertama sekjen PBB ke Suriah sejak 2009 ini menandai dukungan terhadap transisi politik, meski ketegangan dengan Israel di Golan masih membayangi.
Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres secara resmi meminta negara-negara anggota untuk segera mencabut seluruh sanksi yang diterapkan terhadap Suriah selama pemerintahan otoriter Bashar al-Assad. Seruan itu disampaikan Guterres dalam konferensi pers di Damaskus, Minggu (26/7), saat ia mengakhiri lawatan dua hari yang disebutnya sebagai kunjungan yang sangat bermakna dan produktif.
Pemerintahan baru Suriah yang berkuasa sejak Desember 2024 tengah berupaya membangun kembali ekonomi, infrastruktur, dan institusi negara setelah lebih dari 13 tahun konflik. Bank Dunia memperkirakan biaya rekonstruksi pascaperang mencapai US$216 miliar. Sejumlah negara Barat termasuk Amerika Serikat telah melonggarkan sanksi, namun investor global masih bersikap wait and see karena situasi keamanan dan politik yang belum sepenuhnya stabil.
Menurut data PBB, sekitar 1,7 juta pengungsi telah kembali ke Suriah sejak jatuhnya Assad. Namun, masih ada 5,5 juta orang yang mengungsi di dalam negeri dan enam juta lainnya tersebar di luar negeri. Guterres menekankan bahwa Suriah membutuhkan investasi untuk rakyat, ekonomi, dan institusi, serta dukungan bagi pemulangan pengungsi secara aman, sukarela, dan bermartabat.
Konteks Indonesia: Sebagai negara yang aktif dalam forum multilateral, Indonesia dapat memainkan peran dalam mendorong diplomasi inklusif di Suriah. Jakarta juga berkepentingan memastikan stabilitas kawasan Timur Tengah, mengingat dampaknya terhadap harga energi dan keselamatan tenaga kerja Indonesia di sana. Sikap Indonesia yang konsisten menentang sanksi sepihak sejalan dengan seruan Guterres untuk mengedepankan pendekatan kemanusiaan.
“Saya menyambut langkah-langkah yang telah melonggarkan sanksi dan membuka kemungkinan baru bagi pemulihan ekonomi, tetapi semua sanksi ini harus dicabut segera,” tegas Guterres dalam jumpa pers.
Selama lawatan, Guterres bertemu dengan Presiden Ahmed al-Sharaa, Menteri Luar Negeri Asaad al-Shaibani, dan ketua parlemen transisional. Ia juga mengunjungi penjara Sednaya yang terkenal kejam, serta bertemu dengan anggota pasukan penjaga perdamaian PBB di wilayah Golan yang diduduki Israel. Meski Guterres menilai transisi Suriah berjalan ke arah benar, ia mengecam pelanggaran kedaulatan Suriah, terutama setelah insiden terbaru dimana tentara Israel melakukan penyerbuan dan penembakan artileri di wilayah selatan Suriah.
Pertanyaan besar kini mengemuka: apakah komunitas internasional bersedia berinvestasi dalam skala besar di Suriah selama sanksi masih membelenggu? Langkah pencabutan sanksi secara penuh akan menjadi ujian nyata bagi komitmen global terhadap perdamaian dan stabilitas jangka panjang di kawasan yang hancur akibat perang.
