Rini Widyantini: Modernisasi Birokrasi Tak Cukup Hanya dengan Teknologi

Transformasi birokrasi Indonesia tak akan berjalan optimal jika hanya bertumpu pada digitalisasi dan peraturan. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menegaskan bahwa fondasi perubahan justru terletak pada karakter, pengalaman, dan keteladanan para aparatur negara, termasuk mereka yang telah memasuki masa purnabakti.

Pernyataan itu disampaikan Rini di hadapan peserta Musyawarah Nasional (Munas) XV sekaligus peringatan Hari Ulang Tahun ke-64 Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) di Jakarta, Jumat (24/7). Menurutnya, kemajuan birokrasi saat ini merupakan hasil dedikasi panjang para abdi negara yang telah meletakkan pilar-pilar pemerintahan. Meski sudah pensiun, kebijaksanaan mereka dinilai sebagai aset nasional bernilai tinggi yang tetap relevan mengiringi transformasi birokrasi.

Dalam perspektif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), para wredatama dipandang sebagai teladan nyata yang telah menjalankan fungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan masyarakat, serta perekat persatuan bangsa. Rini mengingatkan bahwa transformasi yang tengah berlangsung bukan untuk mengganti nilai-nilai lama, melainkan melanjutkan nilai dasar BerAKHLAK yang telah diwariskan.

Rini menitipkan tiga pesan kepada keluarga besar PWRI. Pertama, organisasi ini diharapkan terus menjadi penjaga nilai pengabdian ASN. Integritas dan keteladanan para wredatama dapat menjadi inspirasi bagi generasi ASN yang masih aktif. Kedua, PWRI diminta memperkuat perannya sebagai mitra strategis pemerintah, dengan menyumbangkan pengalaman panjang untuk memperkaya perumusan kebijakan publik. Ketiga, PWRI harus menjadi teladan yang menyejukkan, mempererat persatuan, serta menyebarkan optimisme menuju target Indonesia Emas 2045.

Penjabat Ketua Umum Pengurus Besar PWRI Setyanto P. Santosa menegaskan bahwa organisasi ini harus tetap menjadi kontributor bagi bangsa dan rumah bersama bagi para purnabakti. “Di PWRI tidak ada lagi sekat instansi. Yang ada adalah semangat persaudaraan atas dasar kesamaan pengabdian terhadap bangsa dan negara,” ujarnya.

Di akhir sambutannya, Rini mengingatkan bahwa negara wajib memastikan masa purnabakti ASN berlangsung bermartabat. Jaminan pensiun dan hari tua yang diatur dalam UU ASN bukan sekadar perlindungan penghasilan, tetapi juga penghargaan atas dedikasi. “Pengabdian seorang abdi negara tidak pernah mengenal kata titik, yang ada hanyalah koma untuk melanjutkan pengabdian dalam bentuk baru,” tuturnya.

Ke depan, tantangan birokrasi Indonesia tidak hanya pada adopsi teknologi, tetapi juga pada bagaimana nilai-nilai kepegawaian yang telah teruji dapat diwariskan secara efektif. Akankah para pensiunan ASN mampu menjadi jembatan antara masa lalu dan masa depan birokrasi yang lebih lincah dan humanis? Jawabannya terletak pada konsistensi peran organisasi seperti PWRI dalam menjaga api pengabdian tetap menyala.