Mendagri: Tender Rakyat Buat Bedah Rumah Kian Transparan, Sisa Anggaran Dikembalikan ke Warga
Baca dalam 60 detik
- Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengapresiasi mekanisme Tender Rakyat yang memungkinkan pemilik toko bangunan memajang harga secara terbuka, sehingga warga bisa memilih termurah.
- Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) kini lebih akuntabel karena sisa dana dari pembelian bahan bangunan dikembalikan ke masyarakat untuk keperluan lain.
- Pemerintah juga membebaskan retribusi PBG dan BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah, dengan perluasan definisi MBR untuk mendorong akses hunian layak.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menilai mekanisme Pemilihan Toko Terbuka (PTT) atau Tender Rakyat dalam program bedah rumah mampu menekan kebocoran anggaran dan memberi ruang bagi masyarakat untuk memilih bahan bangunan termurah.
Dalam inspeksi bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait di Desa Cilampeni, Kabupaten Bandung, Sabtu (25/7), Tito menyaksikan langsung bagaimana para pemilik toko memajang jenis dan harga material secara transparan. Menurutnya, sistem ini memastikan dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) digunakan seefisien mungkin.
“Siapa yang paling murah akan menang. Sisa uangnya dikembalikan lagi ke rakyat. Silakan berembuk mau dipakai buat apa,” ujar Tito dalam keterangan resmi, Minggu (26/7). Mekanisme ini, lanjutnya, menjadi contoh nyata tata kelola keuangan yang terbuka di tingkat daerah.
Selain soal transparansi, Tito juga menyoroti kemudahan lain bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk mendapatkan hunian layak. Presiden Prabowo Subianto, kata dia, telah menginstruksikan pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk kelompok ini. “Bahkan definisi MBR sudah diperluas oleh Menteri PKP,” tambahnya.
Kebijakan itu diharapkan memicu geliat pembangunan rumah di daerah. Tito mengimbau kepala daerah tidak khawatir kehilangan pendapatan. “Tanah kosong hanya kena pajak bumi. Kalau ada rumah, tahun depannya kena pajak bumi dan bangunan. PAD justru bertambah,” ujarnya. Dengan begitu, program BSPS tidak hanya memperbaiki kualitas hunian, tetapi juga menggerakkan ekonomi lokal dan memperkuat basis pajak daerah.
Ke depan, tantangan terbesar adalah memastikan implementasi Tender Rakyat berjalan konsisten di seluruh wilayah. Apakah mekanisme ini bisa menjadi standar nasional untuk program bantuan serupa? Waktu yang akan menjawab, namun langkah awal ini menunjukkan komitmen pemerintah pada tata kelola yang bersih dan partisipatif.
