Israel Setujui Pasukan Multinasional Masuk Gaza: Langkah Baru di Tengah Kebuntuan Rencana Damai Trump

Israel akhirnya memberikan lampu hijau bagi masuknya pasukan keamanan multinasional ke Jalur Gaza, sebuah langkah yang selama ini menjadi komponen kunci dalam rencana perdamaian yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Keputusan itu diumumkan seorang pejabat Israel pada Minggu (26/7), sehari sebelum Perdana Menteri Benjamin Netanyahu bertolak ke Washington untuk bertemu Trump.

Menurut pejabat tersebut, kabinet keamanan Netanyahu telah menyetujui kerangka hukum yang memungkinkan misi bernama International Stabilization Force (ISF) beroperasi di Gaza. Pasukan ini akan terdiri dari 200 personel yang berasal dari negara-negara yang disebut sebagai "sahabat", seperti Uganda dan Maroko. Mereka akan ditempatkan di area yang tidak berada di bawah kendali Israel, meskipun setiap kontingen tetap memerlukan persetujuan individual dari Israel. Belum ada kejelasan kapan pasukan tersebut akan mulai dikerahkan.

Keputusan ini muncul di tengah kebuntuan implementasi rencana damai Trump yang dicanangkan setelah gencatan senjata dengan Hamas pada Oktober lalu. Rencana tersebut mencakup lonjakan bantuan kemanusiaan, pembentukan pemerintahan sipil oleh teknokrat Palestina, pelucutan senjata Hamas, serta penarikan penuh pasukan Israel. Namun, hingga kini, poin-poin itu belum terealisasi. Hamas konsisten menolak menyerahkan senjata, sementara Israel justru memperluas area kontrolnya dari 64 persen menjadi 70 persen wilayah Gaza dan terus melancarkan serangan militer hampir setiap hari.

Akibat perang dua tahun yang dipicu serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, sebagian besar Gaza hancur. Sekitar dua juta penduduknya terdesak ke sebidang tanah sempit di pesisir yang dikuasai Hamas, hidup di tenda darurat dan bangunan rusak dengan kondisi yang sangat memprihatinkan.

Dalam kerangka rencana Trump, terdapat Board of Peace yang bertindak sebagai otoritas internasional tertinggi yang mengawasi implementasi perdamaian, termasuk pasukan keamanan ini. Seorang pejabat dewan mengungkapkan bahwa mereka tengah merencanakan zona kemanusiaan percontohan bagi warga Gaza sebagai upaya menghidupkan kembali rencana yang macet.

Nickolay Mladenov, utusan khusus Trump untuk Gaza melalui Board of Peace, menyambut baik keputusan Israel. "Ini adalah bagian krusial dari kerangka yang disepakati untuk menstabilkan Gaza, mendukung demiliterisasi, dan memungkinkan transisi menuju administrasi transisi Palestina yang efektif," ujarnya melalui platform X.

Bagi Indonesia, langkah ini membawa implikasi tersendiri. Selama ini, Jakarta konsisten menyuarakan kemerdekaan Palestina dan menentang pendudukan Israel. Masuknya pasukan multinasional bisa menjadi preseden baru dalam upaya internasionalisasi Gaza, namun juga memunculkan pertanyaan tentang sejauh mana kedaulatan Palestina dihormati. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri perlu mencermati apakah misi ini selaras dengan prinsip solusi dua negara yang selama ini diperjuangkan.

Ke depan, ujian sebenarnya adalah apakah International Stabilization Force mampu beroperasi secara netral dan efektif tanpa menjadi alat legitimasi bagi kebijakan Israel. Apakah misi ini akan menjadi jembatan menuju perdamaian abadi atau sekadar perpanjangan status quo? Masyarakat internasional, termasuk Indonesia, harus terus mengawal proses ini dengan kritis.