Larangan Iklan Judi di Italia: Andrea Pirlo Terancam Gagal Jadi Pelatih Timnas
Baca dalam 60 detik
- Andrea Pirlo berpotensi dilarang menjadi pelatih timnas Italia karena keterlibatannya sebagai duta merek perusahaan judi, yang bertentangan dengan Undang-Undang Dignity Decree yang melarang promosi perjudian.
- Aturan ketat Italia itu tidak hanya melarang sponsor judi di klub, tetapi juga menjerat figur publik seperti pelatih, sehingga Pirlo harus memilih antara kontrak komersial dan ambisi kepelatihannya.
- Kasus ini menjadi preseden bagi federasi sepak bola global, termasuk Indonesia, dalam menyikapi keterkaitan antara tokoh olahraga dengan industri perjudian.
Andrea Pirlo, legenda sepak bola Italia, harus menghadapi kenyataan pahit: ambisinya untuk menukangi timnas Azzurri bisa kandas bukan karena kurangnya kapasitas taktik, melainkan oleh undang-undang yang melarang promosi perjudian. Pirlo, yang saat ini menjadi duta merek untuk sebuah perusahaan judi daring asal Rusia, dinilai melanggar ketentuan Dignity Decree yang diberlakukan sejak 2018.
Undang-Undang Dignity Decree, yang digagas Menteri Dalam Negeri Italia saat itu, Luigi Di Maio, secara tegas melarang segala bentuk iklan, sponsor, dan promosi perjudian di Italia. Aturan ini tidak hanya menyasar klub-klub sepak bola yang sebelumnya sering menampilkan sponsor bandar judi di seragam mereka, tetapi juga meluas ke individu yang memiliki pengaruh publik—termasuk pelatih tim nasional. Federasi Sepak Bola Italia (FIGC) telah mengonfirmasi bahwa mereka akan mematuhi aturan tersebut secara ketat, dan figur publik yang terafiliasi dengan judi otomatis dianggap tidak memenuhi syarat untuk menduduki posisi resmi dalam struktur federasi.
Kontrak Pirlo dengan perusahaan judi tersebut menjadi batu sandungan utama. Dalam beberapa wawancara, Pirlo mengakui bahwa dirinya sangat tertarik dengan posisi pelatih timnas, terlebih setelah sukses membawa Juventus Primavera dan sempat menangani Fatih Karagümrük di Turki. Namun, pengamat hukum olahraga Italia, Matteo Grassi, menilai bahwa Pirlo tidak punya pilihan selain mengakhiri kontrak komersialnya jika ingin memenuhi syarat FIGC. “FIGC tidak akan memberikan dispensasi. Aturannya jelas—siapa pun yang mempromosikan judi tidak bisa menjadi bagian dari federasi,” jelas Grassi.
Kasus ini juga membuka diskusi soal pengaruh industri judi dalam sepak bola modern. Sebelum Dignity Decree, klub-klub Serie A seperti Juventus, AC Milan, dan Inter Milan kerap bekerja sama dengan perusahaan taruhan. Kini, larangan tersebut memaksa klub mencari sumber pendapatan lain, dan individu seperti Pirlo menjadi korban langsung dari pergeseran regulasi. Di sisi lain, FIGC berupaya menjaga citra bersih sepak bola Italia, terutama setelah skandal pengaturan skor di masa lalu.
Bagi Indonesia, kasus ini menjadi cermin penting. Negeri ini menerapkan larangan total terhadap perjudian, termasuk di dunia olahraga. PSSI, misalnya, telah melarang pemain dan official terlibat dalam promosi judi. Namun, belum ada regulasi spesifik seperti Dignity Decree yang mengatur figur publik non-aktif seperti calon pelatih. Jika suatu hari ada pelatih timnas Indonesia yang terafiliasi dengan judi—misalnya melalui endorsement—maka PSSI harus siap dengan aturan serupa. “Indonesia bisa belajar dari Italia. Aturan harus jelas dan tegas, tanpa kompromi,” kata aktivis sepak bola Indonesia, Akmal Marhali.
Masa depan Pirlo di kursi pelatih kini bergantung pada satu pertanyaan: akankah ia rela melepas kontrak menguntungkan demi impian membimbing Azzurri? Atau FIGC akan mempertimbangkan pengecualian karena status legenda yang dimilikinya? Yang pasti, jendela waktu semakin sempit—dan pilihan Pirlo akan menjadi preseden bagi dunia sepak bola global tentang sejauh mana larangan judi bisa menjangkau tokoh-tokoh kunci olahraga.
