Katy Perry Murka, Lagu 'Firework' Dipakai Trump dalam Video Serangan Iran Tanpa Izin

Penyanyi pop internasional Katy Perry melontarkan kritik pedas terhadap pemerintahan Donald Trump setelah lagu hitsnya, Firework, digunakan sebagai latar video serangan militer ke Iran yang diunggah di akun TikTok resmi White House. Dalam pernyataannya, ia menyebut penggunaan lagu tersebut tanpa izin sebagai bentuk pelanggaran terhadap nilai-nilai yang ia perjuangkan.

Melalui unggahan di platform X, perempuan 41 tahun itu menyatakan dirinya “sangat marah dan kecewa” mengetahui karyanya diputar bersamaan dengan rekaman aksi militer. Ia menegaskan tidak pernah memberikan izin dan sama sekali tidak mendukung penggunaan lagunya untuk tujuan tersebut. “Lagu ini saya tulis sebagai himne harapan, penyembuhan, dan kekuatan batin bagi mereka yang sedang dalam masa sulit. Melihat pesan tentang harga diri dan pemberdayaan dipersenjatai untuk mengiringi kehancuran dan kekerasan adalah pelanggaran total terhadap segala sesuatu yang diperjuangkan lagu saya,” tulisnya.

Katy Perry bukan satu-satunya musisi yang memprotes. Sebelumnya, Ariana Grande mengecam penggunaan lagu Bye untuk video yang mempromosikan penangkapan imigran oleh ICE dengan caption “Bye‑bye. President Trump has delivered the most secure border in history.” Ariana menyebut konten tersebut sebagai “omong kosong yang biadab, tidak manusiawi, dan keji.” Kesha, Sabrina Carpenter, dan Olivia Rodrigo juga melontarkan protes serupa atas penggunaan karya mereka dalam konten militer atau imigrasi. Fenomena ini menunjukkan bahwa para artis semakin vokal menolak penggunaan karya mereka untuk konten yang bertentangan dengan nilai-nilai yang mereka perjuangkan.

Di Indonesia, kasus penyalahgunaan lagu untuk kepentingan politik atau propaganda sebenarnya bukan hal baru. Beberapa musisi tanah air pernah melayangkan protes keras ketika karyanya dipakai tanpa izin dalam kampanye politik atau iklan yang dianggap tidak etis. Namun, belum ada regulasi yang secara spesifik mengatur penggunaan lagu di media sosial oleh pemerintah, sehingga celah hukum ini kerap dimanfaatkan. Kasus Katy Perry bisa menjadi pelajaran bagi para musisi Indonesia untuk lebih waspada terhadap lisensi karya mereka di ranah digital.

Pertanyaan selanjutnya, akankah kasus ini mendorong platform seperti TikTok untuk memperketat verifikasi izin musik, atau justru memperkuat gerakan artis untuk melindungi hak cipta mereka di ranah digital? Dengan semakin masifnya penggunaan musik dalam konten politik, batas antara apresiasi dan eksploitasi semakin tipis.