Anwar Ibrahim: Tidak Ada Individu di Atas Hukum, Pemerintah Madani Perangi Korupsi

Butterworth – Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim kembali menegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang kebal hukum dalam pemberantasan korupsi. Dalam sambutannya di Pembukaan Pekan Pelatihan Nasional 2026 di Universitas Teknologi MARA (UiTM) Permatang Pauh, Sabtu (25/7), Anwar menyatakan bahwa penyelidikan dan penuntutan terhadap tokoh-tokoh penting membuktikan komitmen pemerintahan Madani untuk memperkuat tata kelola dan memberantas korupsi.

Anwar menekankan bahwa dirinya tidak menuntut siapa pun; proses hukum sepenuhnya berjalan melalui Komisi Pemberantasan Korupsi Malaysia (MACC), Kepolisian, Jaksa Agung, dan pengadilan. "Saya tidak menuntut siapa pun, penyelidikan dilakukan oleh MACC dan polisi. Penuntutan ditangani oleh Kejaksaan Agung, sementara pengadilan yang memutuskan," ujarnya. Pernyataan ini sekaligus menjawab kritik yang kerap menyebut adanya intervensi politik dalam kasus hukum.

Kepala pemerintahan Malaysia itu mengaku bertekad menghentikan penyalahgunaan dana publik yang selama ini membebani keuangan negara. Ia mencontohkan kasus Felda, yang dulunya merupakan organisasi perkebunan paling sukses di dunia. Campur tangan politik dan manajemen buruk menyebabkan kerugian miliaran ringgit. "Sekarang pemerintah harus mengalokasikan hampir RM1 miliar setiap tahunnya untuk membayar utang Felda," ungkap Anwar. Situasi ini menunjukkan betapa mahalnya dampak tata kelola yang buruk.

Dalam pidatonya, Anwar juga menyatakan dukungannya untuk membuka laporan Komisi Penyelidikan Kerajaan (RCI) tentang Tabung Haji – lembaga haji Malaysia. Ia tidak keberatan dan akan membawa masalah ini ke Kabinet pada 29 Juli mendatang. "Laporan itu semula ditahan untuk memberi waktu Tabung Haji melakukan reformasi dan memulihkan kepercayaan publik. Mereka sekarang siap mengungkapkannya secara terbuka," jelas Anwar. Langkah ini dinilai sebagai wujud komitmen transparansi dan akuntabilitas yang selama ini didengungkan pemerintahannya.

Konteks Indonesia: Pemberantasan korupsi dan perbaikan tata kelola juga menjadi pekerjaan rumah serius di Indonesia. Kasus gagal bayar utang BUMN atau lembaga keuangan publik seperti Jiwasraya dan Asabri menunjukkan pola serupa. Pengalaman Malaysia dengan Felda bisa menjadi pelajaran penting bagi Indonesia agar tidak terulang nasib serupa di perusahaan-perusahaan plat merah. Pengawasan ketat dan pemisahan kepentingan politik dari manajemen menjadi kunci.

Anwar menutup sambutannya dengan visi membangun pemerintahan yang responsif, akuntabel, dan berkomitmen meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun, dengan jadwal pemilu yang semakin dekat, langkah-langkah ini juga akan menjadi ujian bagi kredibilitas pemerintahan Madani. Akankah komitmen anti-korupsi ini berlanjut atau sekadar retorika? Publik Malaysia dan Indonesia sama-sama menanti realisasinya.