Revitalisasi SDN Tanggirejo Grobogan Masuk Prioritas, Target 71.744 Sekolah pada 2026
Baca dalam 60 detik
- Pemerintah memprioritaskan perbaikan SDN Tanggirejo yang rusak sejak awal tahun, sebagai bagian dari program revitalisasi 71.744 sekolah.
- Skema swakelola diproyeksikan menyerap 1,1 juta tenaga kerja lokal selama 3–8 bulan, mendorong ekonomi daerah.
- Target revitalisasi melonjak drastis dari 11.744 menjadi 71.744 sekolah, dengan fokus pada daerah bencana, 3T, dan kerusakan berat.
Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memastikan SD Negeri Tanggirejo di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, yang ambruk sejak Januari 2026, masuk dalam daftar prioritas program revitalisasi sekolah nasional tahun ini.
Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Nonformal, dan Pendidikan Informal, Gogot Suharwoto, mengungkapkan koordinasi dengan kepala sekolah, dinas pendidikan setempat, dan Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Jawa Tengah terus dilakukan. Langkah selanjutnya, kepala sekolah akan dipanggil ke Jakarta untuk menandatangani perjanjian kerja sama revitalisasi.
Revitalisasi sekolah menjadi salah satu program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan pendidikan bermutu. Fokus utama tahun ini meliputi sekolah terdampak bencana, sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta sekolah dengan kerusakan berat — kategori yang disandang SDN Tanggirejo.
Kemendikdasmen menargetkan perbaikan 71.744 satuan pendidikan dari jenjang TK hingga SMA pada 2026. Angka itu melonjak signifikan dari target awal 11.744 sekolah yang dialokasikan Rp14 triliun. Tambahan 60.000 sekolah tersebut menunjukkan komitmen pemerintah mempercepat perbaikan infrastruktur pendidikan secara masif.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti menegaskan bahwa program revitalisasi tidak sekadar memperbaiki bangunan. Berdasarkan kajian pemerintah, skema swakelola — di mana perbaikan dikerjakan langsung oleh satuan pendidikan — mampu menggerakkan ekonomi masyarakat. "Mereka yang mengerjakan revitalisasi untuk 71.744 sekolah itu sekitar 1,1 juta orang, yang akan bisa bekerja dalam rentang waktu antara 3 sampai 8 bulan," ujar Mu'ti.
Lonjakan target revitalisasi ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam hal pendanaan dan pengawasan mutu. Namun, dengan pendekatan swakelola, diharapkan partisipasi masyarakat dan transparansi dapat terjaga. Pertanyaan yang mengemuka: apakah percepatan ini dapat berjalan seimbang antara kuantitas dan kualitas perbaikan infrastruktur sekolah di Indonesia?
