Gerakan 'Kecoa' India Desak Pembebasan Demonstran, Ancam Kembali Turun ke Jalan

Gerakan pemuda India yang dikenal sebagai 'Cockroach Janta Party' (CJP) atau 'Partai Kecoa' kembali mengguncang pemerintahan dengan mendesak pembebasan semua demonstran yang ditahan dalam aksi protes nasional, dua hari setelah Menteri Pendidikan Dharmendra Pradhan mengundurkan diri. Kelompok yang mengorganisir gelombang demonstrasi besar-besaran atas bocornya soal ujian kompetitif ini menegaskan siap kembali turun ke jalan jika tuntutan mereka tidak dipenuhi.

Aksi yang dipelopori kaum muda ini bermula dari kemarahan jutaan pelajar India terhadap ketidakberesan dalam penyelenggaraan ujian masuk perguruan tinggi dan seleksi pegawai negeri. Dalam beberapa bulan terakhir, bocoran soal dan dugaan manipulasi menjadi pemantik aksi massa di berbagai kota besar. CJP, yang lahir dari gerakan daring pada Mei lalu dan kini memiliki jutaan pengikut, menjadi simpul koordinasi protes yang akhirnya memaksa Menteri Pendidikan lengser.

Juru bicara CJP, Ashutosh Ranka, menyatakan pemerintah telah mengingkari kesepakatan awal yang menjamin tidak akan ada tindakan hukum terhadap pengunjuk rasa. “Jika pemerintah tidak menghormati kesepakatan dan membebaskan semua yang ditahan, kami terpaksa melanjutkan protes,” ancamnya. Gerakan ini mengklaim setidaknya 100 orang ditangkap di seluruh India, sebagian besar dengan tuduhan yang tidak dapat dijamin. Sebagian besar tahanan dilaporkan berada di Assam, Benggala Barat, dan Bihar.

Walaupun pemerintah pusat belum mengeluarkan pernyataan resmi, Kepolisian Bihar pada Senin malam mengumumkan tidak akan mengambil 'tindakan hukum yang merugikan' terhadap para demonstran dan segera membebaskan mereka yang ditahan. Langkah ini dianggap sebagai konsesi di tengah tekanan publik dan politik yang meluas. Di sisi lain, Saurav Das, jubir lainnya CJP, mengatakan gerakannya telah membentuk dana hukum untuk membantu para aktivis yang menghadapi tuntutan pidana dari polisi.

Ketegangan mencapai puncak pada 20 Juli saat ribuan demonstran berusaha berbaris menuju parlemen di New Delhi, yang berujung bentrok dengan aparat. Polisi melepaskan gas air mata dan memukul mundur massa, menyebabkan gelombang penangkapan. Insiden paling kontroversial terjadi di distrik Siwan, Bihar, di mana seorang perwira polisi ditangguhkan karena menggunakan senapan serbu untuk membubarkan mahasiswa. Tiga orang terluka dan kini menjalani perawatan, demikian pernyataan Kepala Polisi Puran Kumar Jha.

Ketua Mahkamah Agung India, Surya Kant, dalam sidang menanggapi petisi yang mengadukan kebrutalan polisi, menegaskan bahwa hak untuk melakukan protes damai dijamin konstitusi. “Jika ada pelanggaran, harus diperiksa secara independen. Disiplin adalah bagian integral dari proses demokrasi,” katanya seperti dikutip media lokal. Pernyataan ini mengindikasikan kegelisahan lembaga peradilan terhadap tindakan aparat keamanan yang dinilai berlebihan.

Di parlemen, isu ini memicu perdebatan sengit. Partai Kongres, oposisi utama, mengecam keras penanganan pemerintah. Ketua partai, Mallikarjun Kharge, menyebut aksi polisi sebagai “salah satu serangan paling brutal terhadap demokrasi dalam sejarah India.” “Belum pernah sebelumnya mahasiswa dipukuli, diseret, dan diperlakukan seperti penjahat hanya karena menyuarakan pendapat,” tulisnya di platform X. Meski parlemen gaduh, pemerintah tetap mengajukan rancangan undang-undang yang memperberat hukuman bagi pelaku kebocoran soal ujian.

Bagi Indonesia, gelombang protes ini menjadi pengingat akan kerentanan sistem ujian nasional di negara berkembang. Kasus kebocoran soal ujian di India, yang melibatkan seleksi masuk perguruan tinggi dan rekrutmen pegawai negeri, memiliki kemiripan dengan permasalahan yang pernah muncul di Tanah Air. Ketika kepercayaan publik terhadap integritas ujian rusak, dampaknya tidak hanya pada moral siswa tetapi juga pada legitimasi pemerintah. Pemerintah India kini dihadapkan pada dilema antara mempertahankan ketertiban dan mengakomodasi tuntutan reformasi yang mendasar.

Ke depan, kemampuan pemerintah India untuk memenuhi janji pembebasan demonstran tanpa syarat akan menjadi ujian serius. Jika tuntutan CJP tidak dipenuhi secara penuh, bukan tidak mungkin aksi massa kembali meledak dengan skala yang lebih besar. Apakah pemerintah akan berhasil mengembalikan kepercayaan publik dengan mereformasi sistem ujian, atau justru terperangkap dalam siklus protes dan represi yang berkepanjangan?