Yusril Peringatkan Dedi Mulyadi: Sayembara Begal Berpotensi Picu Main Hakim Sendiri
Baca dalam 60 detik
- Menko Yusril Ihza Mahendra menilai sayembara begal Gubernur Jabar Dedi Mulyadi bisa memicu aksi main hakim sendiri, terutama di tengah tekanan ekonomi masyarakat.
- Amnesty International Indonesia mengkritik kebijakan ini karena melegitimasi tindakan warga di luar hukum dan mengalihkan tanggung jawab aparat.
- Gubernur Dedi Mulyadi membantah, menegaskan hadiah Rp5-50 juta hanya cair jika pelaku diserahkan hidup-hidup ke polisi dan ditetapkan sebagai tersangka.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, melontarkan kritik pedas terhadap Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang menggelar sayembara berhadiah bagi warga yang berhasil menangkap begal. Yusril khawatir kebijakan tersebut justru mendorong masyarakat untuk bertindak sebagai hakim dan eksekutor di luar proses hukum.
Dalam pernyataannya, Yusril menyinggung kondisi perekonomian yang tengah sulit. Menurutnya, iming-iming hadiah senilai Rp5 juta hingga Rp10 juta bisa memicu warga yang kesulitan ekonomi untuk berlomba-lomba memburu pelaku kejahatan tanpa bekal hukum yang cukup. "Orang sudah siap mengasah golok dan bawa pentungan," ujarnya menggambarkan potensi kekacauan yang bisa terjadi. Ia juga menyoroti risiko kesalahan identifikasi yang dapat berakibat fatal, yakni warga tak bersalah menjadi korban tuduhan palsu.
Kritik serupa datang dari Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid. Ia menilai sayembara tersebut berbahaya karena secara tidak langsung melegitimasi tindakan main hakim sendiri. "Masyarakat berhak melindungi diri, tetapi penegakan hukum tetap tanggung jawab aparat yang terlatih," tegas Usman. Ia mendesak Gubernur dan Kapolda Jabar untuk fokus pada penguatan patroli, pemasangan CCTV terintegrasi, perbaikan penerangan di titik rawan, serta percepatan respons laporan, alih-alih melibatkan warga sipil yang tidak terlatih.
Di sisi lain, Dedi Mulyadi membantah bahwa sayembara ini akan mendorong anarki. Ia menjelaskan bahwa hadiah hanya akan diberikan jika warga menangkap pelaku tanpa kekerasan berlebihan dan menyerahkannya dalam keadaan hidup kepada polisi. Lebih lanjut, pelaku baru dianggap berhasil ditangkap jika telah ditetapkan sebagai tersangka oleh penegak hukum. Kapolda Jawa Barat Irjen Pipit Rismanto mendukung kebijakan ini, menilai sayembara sebagai motivasi positif bagi warga untuk berpartisipasi dalam menjaga keamanan lingkungan.
Perbedaan pandangan antara pemerintah pusat dan daerah ini menyoroti dilema klasik: bagaimana menyeimbangkan keterlibatan masyarakat dalam keamanan tanpa mengorbankan supremasi hukum. Dengan tingkat kejahatan jalanan yang masih tinggi dan keterbatasan personel kepolisian, insentif bagi warga mungkin efektif dalam jangka pendek, tetapi risiko penyimpangan hukum patut diantisipasi. Pertanyaan yang tersisa: akankah sayembara ini benar-benar menurunkan angka begal, atau justru menambah korban baru dari tindakan main hakim sendiri?
