Universitas Hokkaido Akui Eksploitasi Kerangka Suku Ainu: Manifestasi Kolonialisme Akademik?

Hokkaido University mengeluarkan pernyataan resmi pada 27 Juli 2025 yang berisi permintaan maaf mendalam atas praktik penelitian antropologis di masa lalu yang mengeksploitasi kerangka suku Ainu, sekaligus mengakui telah merendahkan martabat komunitas adat tersebut.

Pernyataan yang ditandatangani Presiden Kiyohiro Houkin ini menandai ketiga kalinya sebuah universitas di Jepang meminta maaf atas kasus serupa, setelah Sapporo Medical University pada 2019 dan University of Tokyo pada 2025. Laporan investigasi yang dirilis bersamaan mengungkap bahwa penelitian yang dilakukan Fakultas Kedokteran universitas antara tahun 1931 hingga 1977 menunjukkan “sikap yang berusaha melabeli suatu kelompok etnis tertentu sebagai inferior secara fisik dan mental.” Laporan tersebut secara tegas menyatakan bahwa penelitian yang didasarkan pada prasangka dan diskriminasi semacam itu “harus ditolak sebagai tidak sesuai dengan penelitian akademik modern.”

“Refleksi bersifat ke dalam, tetapi permintaan maaf diarahkan ke luar kepada masyarakat Ainu dan disertai tindakan,” ujar Houkin dalam konferensi pers. Ia menambahkan bahwa universitas akan mengerahkan seluruh kebijaksanaan untuk mengembalikan kerangka-kerangka yang masih tersimpan. Dari total 919 kerangka yang dikumpulkan, 824 unit kini disimpan di Museum Nasional Ainu dan Taman Upopoy di Shiraoi, sementara 95 unit lainnya masih berada di kampus universitas. Rencana permintaan maaf langsung akan disampaikan melalui Asosiasi Ainu Hokkaido.

Kasus ini membuka kembali luka sejarah perlakuan terhadap masyarakat adat di Asia. Di Indonesia, praktik serupa pernah terjadi pada masa kolonial Belanda, di mana kerangka manusia dari suku-suku tertentu diambil untuk penelitian pseudoscientific yang kerap digunakan untuk membenarkan hierarki rasial. Kini, tuntutan restitusi budaya dan pengakuan hak masyarakat adat semakin kuat, baik di tingkat nasional maupun global. Langkah Hokkaido University bisa menjadi preseden bagi institusi akademik lain, termasuk di Indonesia, untuk melakukan audit etika atas koleksi dan penelitian masa lalu yang bermasalah.

Ke depan, pertanyaan besar yang mengemuka adalah apakah permintaan maaf ini akan diikuti dengan perubahan kebijakan yang lebih sistemik, seperti pelibatan komunitas Ainu dalam pengelolaan warisan budaya mereka, atau justru hanya menjadi seremoni tanpa dampak nyata. Di Indonesia, gerakan serupa—seperti tuntutan pengembalian artefak dan kerangka manusia dari museum-museum Eropa—terus bergulir. Akankah institusi pendidikan tinggi di tanah air berani mengambil langkah serupa?