Eksekusi Tiga Warga Papua oleh Kelompok Bersenjata: Ancaman Baru bagi Keamanan Sipil

Kelompok separatis bersenjata yang memperjuangkan kemerdekaan Papua Barat kembali melancarkan aksi brutal dengan mengeksekusi tiga warga asli Papua di Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan. Peristiwa yang terjadi pada 20-21 Juli lalu itu terekam dalam video yang viral di media sosial, memperlihatkan korban ditembak di pinggir Jalan Trans Papua setelah dituduh sebagai agen intelijen TNI.

West Papua National Liberation Army-Papua Freedom Organization (TPNPB-OPM) melalui juru bicaranya, Sebby Sambom, mengklaim bertanggung jawab atas penembakan tersebut. Menurut Sambom, eksekusi dilakukan oleh kelompok yang dipimpin Kopitua Heluka, yang disebut sebagai komandan operasi Komando Pertahanan Daerah (Kodap) Yahukimo. “Mayor Kopitua Heluka menyatakan bahwa tiga agen intelijen TNI telah dieksekusi oleh Kodap XVI Yahukimo dan Kodap III Ndugama Darakma,” ujarnya kepada Kompas.com, Rabu (22/7). Kelompok itu juga mengancam akan menindak warga Papua lain yang dianggap menjadi informan aparat keamanan.

Namun, Komando Operasi Habema (Koops) TNI membantah klaim tersebut. Juru bicara Koops Habema, Letkol M. Wirya Arthadiguna, menegaskan bahwa ketiga korban adalah warga sipil: suami-istri Kumis Kogoya dan Seli Wenda, serta seorang perempuan dari suku Unaukam yang belum teridentifikasi. “Hilangnya nyawa warga sipil tidak dapat dibenarkan dalam keadaan apa pun. Setiap warga Papua berhak hidup aman, bekerja, membesarkan keluarga, dan membangun masa depan tanpa rasa takut,” kata Arthadiguna dalam pernyataan tertulis. TNI berjanji akan mengusut tuntas insiden ini dan mengejar para pelaku.

Peristiwa ini menandai eskalasi kekerasan di Papua, di mana kelompok separatis kini mulai menyasar warga asli Papua yang dianggap bekerja sama dengan pemerintah atau aparat. Sebelumnya, target utama mereka adalah pendatang dari luar Papua. Pergeseran ini menimbulkan kekhawatiran akan meningkatnya ketidakpercayaan dan perpecahan di antara masyarakat setempat. TPNPB-OPM juga telah mendeklarasikan sejumlah wilayah sebagai zona perang dan melarang pergerakan militer maupun polisi, serta melarang penerbangan perintis yang dituding digunakan untuk mengangkut aparat.

Papua yang bergunung-gunung membuat banyak daerah terpencil hanya dapat dijangkau dengan pesawat kecil. Larangan penerbangan perintis oleh kelompok separatis mengancam akses logistik dan mobilitas warga. Sebelumnya, pada insiden terpisah, kelompok yang sama juga menembak mati seorang pilot Amerika, Nicholas F. Gosselin, yang menerbangkan pesawat untuk PT Associated Mission Aviation. Maskapai itu mengangkut makanan, bahan bakar, dan surat ke komunitas terpencil, namun dituduh oleh pemberontak sering menurunkan personel keamanan Indonesia.

Bagi Indonesia, konflik Papua bukan sekadar masalah keamanan, tetapi juga menyangkut hak asasi manusia dan pembangunan daerah. Pemerintah perlu menyeimbangkan pendekatan keamanan dengan upaya kesejahteraan dan dialog. Pertanyaannya, akankah eskalasi kekerasan ini mendorong perubahan strategi di Jakarta, atau justru memperdalam jurang antara aparat dan masyarakat Papua?