Anggaran Kipas Angin Kopdes Rp1,8 T Dipertanyakan, Menkeu: Saya Cek Dulu
Baca dalam 60 detik
- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku belum mengetahui detail anggaran pengadaan kipas angin untuk Koperasi Desa Merah Putih yang disebut mencapai Rp1,8 triliun.
- Purbaya menegaskan bahwa pengelolaan koperasi tersebut sepenuhnya berada di bawah PT Agrinas Pangan Nusantara, sementara Kemenkeu hanya membayar cicilan utang ke bank setiap tahun.
- Isu ini muncul di tengah rencana peninjauan ulang anggaran program Makan Bergizi Gratis yang akan dibahas pekan depan antara Menkeu dan Kepala BGN.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa angkat bicara terkait polemik anggaran pengadaan kipas angin untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang disebut-sebut menelan biaya hingga Rp1,8 triliun. Purbaya mengaku akan melakukan pengecekan internal sebelum memberikan keterangan lebih lanjut.
"Saya tidak tahu, nanti saya cek dulu," ujar Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (23/7/2026). Pernyataan itu keluar setelah sejumlah pihak mempertanyakan kewajaran alokasi dana sebesar itu untuk perlengkapan elektronik di tengah tekanan fiskal.
Purbaya menjelaskan bahwa Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bukanlah program yang dikelola langsung oleh Kementerian Keuangan. Menurutnya, tanggung jawab manajerial berada di bawah PT Agrinas Pangan Nusantara, sementara Kemenkeu hanya bertugas membayar cicilan utang kepada bank setiap tahun. "Koperasi itu tanggung jawab Agrinas. Kita hanya bayar cicilannya saja. Manajemen dan segala macam di sana," tegasnya.
Pernyataan itu memicu pertanyaan lebih lanjut mengenai skema pembiayaan koperasi dan pengawasan penggunaan dana negara. Sejumlah pengamat menilai bahwa meskipun pengelolaan diserahkan ke BUMN, Kemenkeu tetap memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan anggaran digunakan secara efisien. Angka Rp1,8 triliun untuk kipas angin dinilai tidak masuk akal jika dibandingkan dengan harga pasar, sehingga perlu audit mendalam.
Di sisi lain, Purbaya juga mengungkapkan rencana pertemuannya dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono pekan depan untuk membahas kemungkinan pengurangan anggaran program Makan Bergizi Gratis. "Saya nanti ketemu Ketua BGN yang baru mungkin minggu depan. Saya lihat seperti apa, tadinya mau ketemu minggu ini tapi kan ganti, biar mereka konsolidasi dulu," katanya.
Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah tengah melakukan penyesuaian fiskal di tengah keterbatasan anggaran. Namun, publik masih menanti kejelasan mengenai alokasi Rp1,8 triliun untuk kipas angin yang dinilai tidak prioritas. Apakah angka tersebut benar adanya atau hanya kesalahan komunikasi? Jawaban dari Kemenkeu dan Agrinas akan menentukan tingkat kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara.
