Testosteron untuk Prajurit: Strategi Militer AS atau Kultus Maskulinitas?

Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth baru-baru ini mengumumkan kebijakan yang langsung memicu kontroversi: skrining kadar testosteron bagi seluruh prajurit berusia 30 tahun ke atas, termasuk personel wanita. Mereka yang terdeteksi rendah testosteron akan ditawari terapi pengganti hormon (TRT) secara sukarela. Hegseth menyebut inisiatif ini sebagai upaya menciptakan pasukan tempur 'High-T' yang berada di 'ujung paling tajam dari daya bunuh'. Namun, para ahli endokrinologi justru menyoroti risiko kesehatan yang mengintai di balik ambisi tersebut.

Kebijakan ini, menurut pengamat, mencerminkan cara pandang pemerintahan saat ini terhadap sains: sebagai alat yang fleksibel dan opsional untuk mendukung agenda maskulinitas dan 'looksmaxxing'—tren daring yang terobsesi pada kesempurnaan fisik. Hegseth sendiri dikenal kerap memposting video latihan angkat beban dan lari, serta sebelumnya melontarkan pernyataan kontroversial soal 'jenderal dan laksamana gemuk' yang tidak bisa ditoleransi. Bagi para kritikus, pesan dari pucuk pimpinan ini lebih tentang pemujaan maskulinitas yang disterilkan daripada kesehatan prajurit yang sesungguhnya.

Testosteron memang hormon kunci bagi perkembangan seksual pria, pembentukan otot, dan produksi sperma. Namun, Saira Hameed, konsultan endokrinologis dari Imperial College Healthcare NHS Trust London, menegaskan bahwa tidak ada bukti kuat yang menghubungkan kadar testosteron tinggi dengan umur panjang atau performa tempur yang superior. "Terapi pengganti testosteron tidak menjamin peningkatan kinerja kognitif atau fisik," ujarnya. Sebaliknya, kelebihan testosteron justru berbahaya: dapat mengentalkan darah sehingga meningkatkan risiko penggumpalan, mengganggu kesuburan, memicu peradangan hati, mempercepat pertumbuhan tumor prostat, serta menyebabkan perubahan suasana hati seperti agresivitas dan hiperseksualitas.

Ironisnya, Hegseth sebelumnya justru menghapus kewajiban vaksinasi flu bagi personel militer pada April lalu. Kebijakan itu harus ditarik kembali setelah wabah flu di Texas menjangkiti hampir 300 rekrutan dan melumpuhkan beberapa di antaranya. Langkah kontradiktif ini mempertanyakan konsistensi prioritas kesehatan di tubuh militer AS. Di sisi lain, Menteri Kesehatan Robert F. Kennedy Jr., yang juga terbuka mengonsumsi testosteron sebagai bagian dari regimen anti-penuaan, mendorong pelonggaran peringatan pada produk testosteron. Sebuah studi kecil tahun lalu bahkan mengindikasikan bahwa pemberian testosteron bisa menggeser kecenderungan politik seseorang sedikit ke kanan—temuan yang menarik mengingat latar belakang politik para pengusung kebijakan ini.

Bagi Indonesia, wacana ini relevan sebagai pengingat bahwa kebijakan kesehatan berbasis ideologi, bukan sains, bisa berujung pada pemborosan sumber daya dan risiko bagi personel. TNI, yang juga mengutamakan kesiapan tempur, tentu tidak akan serta-merta mengadopsi pendekatan serupa tanpa kajian mendalam. Namun, fenomena 'maskulinitas toksik' dan tren suplemen hormon di kalangan pria muda Indonesia patut diwaspadai. Alih-alih mengejar kadar testosteron tinggi, pendekatan holistik—termasuk pola hidup sehat, manajemen stres, dan tidur cukup—justru lebih terbukti meningkatkan performa fisik dan mental.

Pertanyaan besarnya: apakah militer AS akan benar-benar menerapkan program ini secara penuh, ataukah ini hanya bagian dari narasi politik yang mengedepankan citra 'jagoan' di atas bukti ilmiah? Jika sejarah mencatat, keputusan yang mengabaikan sains seringkali berakhir dengan penyesalan—seperti halnya kebijakan vaksinasi flu yang sempat dicabut.