AS Ancam Tinjau Ulang Hubungan dengan Malaysia: Anwar Ibrahim Didesak Cabut Kebijakan Deportasi Warga Israel

Ketegangan diplomatik antara Amerika Serikat dan Malaysia memuncak setelah delapan anggota Kongres AS secara resmi meminta Washington meninjau ulang hubungan keamanan dan ekonominya dengan Kuala Lumpur. Langkah ini dipicu pernyataan Perdana Menteri Anwar Ibrahim yang berniat mendeportasi warga Israel pemegang dwi-kewarganegaraan yang tinggal di Malaysia.

Dalam surat bersama yang ditujukan kepada Menteri Luar Negeri Marco Rubio pada Selasa (21/7), para anggota Kongres dari Partai Demokrat itu mengecam kebijakan Anwar sebagai diskriminatif dan bernuansa antisemit. Mereka menilai tindakan seorang kepala negara yang secara terbuka menyatakan akan memburu dan mengusir warga negara dari sekutu dekat AS hanya berdasarkan kewarganegaraan adalah sesuatu yang tidak bisa diterima.

“Selama ribuan tahun, orang Yahudi di seluruh dunia telah melihat skenario ini. Demonisasi dan pengusiran orang Yahudi pada akhirnya berujung pada hasil terburuk,” tulis mereka, seraya menambahkan bahwa AS harus mendorong balik antisemitisme ini. Surat tersebut ditandatangani oleh Greg Landsman, Josh Gottheimer, Jimmy Panetta, Dan Goldman, Debbie Wasserman Schultz, Jared Moskowitz, Brad Sherman, dan Jake Auchincloss.

Para legislator AS juga menyoroti hubungan Malaysia dengan Hamas. Mereka menyebut bahwa pemerintah Malaysia memelihara hubungan terbuka dengan kelompok tersebut, dan bahkan ada pejuang Hamas yang dilatih di tanah Malaysia. Hal ini, menurut mereka, semakin memperkuat alasan untuk meninjau ulang kemitraan keamanan dan ekonomi dengan Malaysia.

“Mereka juga mendapat manfaat signifikan dari akses ke teknologi dan pasar kami. Dengan poin-poin pengaruh diplomatik ini, kami percaya AS harus menjelaskan kepada Anwar dan pemerintahannya bahwa dengan bantuan dan dukungan kami, ada harapan bahwa mereka tidak akan menargetkan warga negara dari salah satu sekutu terdekat kami,” tulis mereka dalam surat tersebut.

Bagi Indonesia, perkembangan ini menjadi pengingat akan kompleksitas hubungan diplomatik di kawasan. Sebagai negara tetangga yang juga memiliki posisi tegas terhadap Israel, Indonesia perlu mencermati bagaimana tekanan AS terhadap Malaysia dapat mempengaruhi dinamika regional. Meskipun Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik resmi dengan Israel, kebijakan luar negeri yang bebas aktif seringkali menempatkannya pada posisi yang harus menyeimbangkan antara solidaritas Palestina dan kepentingan ekonomi dengan negara-negara Barat.

Langkah AS ini juga berpotensi menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas bantuan militer sebagai alat diplomasi. Apakah ancaman penangguhan IMET akan cukup untuk mengubah kebijakan Malaysia? Atau justru akan memperkuat sentimen anti-Barat di kalangan masyarakat Malaysia? Ke depan, respons Malaysia terhadap ultimatum 15 hari ini akan menjadi indikator penting arah hubungan bilateral kedua negara, sekaligus menjadi preseden bagi negara-negara lain yang mungkin menghadapi tekanan serupa.