Geng Ransomhouse Mengaku Retas Nichirei: Rantai Pasok Makanan Beku Jepang Terganggu

Kelompok peretas Ransomhouse mengklaim bertanggung jawab atas serangan siber yang melumpuhkan sistem PT Nichirei Corporation, produsen makanan beku terkemuka asal Jepang. Klaim tersebut diumumkan melalui pernyataan di dark web, disertai ancaman akan membocorkan data rahasia perusahaan jika Nichirei tidak segera melakukan negosiasi.

Menurut Nobuo Miwa, presiden perusahaan keamanan siber S&J Corp., Ransomhouse dikenal kerap menggunakan ransomware untuk mencuri data korporat. Kelompok ini diduga memiliki keterkaitan dengan Rusia. Dalam pernyataannya, Ransomhouse menyatakan sedang menunggu respons dari Nichirei dan mendesak perusahaan untuk menghubungi mereka guna mencegah publikasi data rahasia.

Nichirei mengonfirmasi pada Rabu (22/7) bahwa mereka mengetahui klaim tersebut. "Kami akan merespons dengan berkoordinasi bersama kepolisian dan otoritas terkait," ujar juru bicara perusahaan. Namun, Nichirei menolak memberikan rincian lebih lanjut, termasuk apakah mereka telah menerima permintaan tebusan. Perusahaan juga mengakui bahwa data pribadi tersimpan di beberapa server yang terdampak dan sedang memberitahukan individu yang bersangkutan.

Serangan siber yang terjadi sekitar sepekan lalu itu menyebabkan kegagalan sistem di Nichirei, mengganggu pengiriman makanan beku ke supermarket dan restoran, termasuk jaringan KFC Jepang. Pasokan makanan sekolah juga ikut terdampak. KFC Jepang pada Rabu menyatakan operasi bisnis telah kembali normal setelah mengambil langkah-langkah seperti memperpendek jam operasional untuk mengatasi dampak serangan. Nichirei, yang mengumumkan akses tidak sah pada 13 Juli, telah memulihkan operasi secara bertahap sejak Jumat pekan lalu.

Insiden ini menjadi pengingat akan kerentanan rantai pasok pangan global terhadap serangan ransomware. Di Indonesia, ketergantungan pada impor bahan pangan olahan, termasuk produk beku, membuat negeri ini rentan terhadap efek domino serangan serupa. Pelaku usaha di sektor logistik dan distribusi pangan perlu meningkatkan kewaspadaan siber, terutama karena kelompok seperti Ransomhouse terus menargetkan perusahaan dengan infrastruktur kritis.

Ke depan, pertanyaan yang mengemuka adalah apakah Nichirei akan memenuhi tuntutan Ransomhouse atau memilih jalur hukum. Pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa membayar tebusan tidak menjamin data tidak bocor, sementara menolak bernegosiasi dapat memicu kebocoran massal. Bagi industri pangan Indonesia, kasus ini menjadi studi kasus penting dalam menyusun strategi mitigasi risiko siber yang komprehensif.