Wamenkes Malaysia: Imigrasi Tak Lagi Sekadar Penjaga Pintu Perbatasan

Wakil Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Dr Ahmad Zahid Hamidi, secara resmi mendorong transformasi besar-besaran di lingkungan Imigrasi Negeri Jiran. Dalam pidatonya pada perayaan Hari Imigrasi ke-104 di Cyberjaya, ia menegaskan bahwa lembaga tersebut tidak boleh lagi hanya berfungsi sebagai penjaga perbatasan, melainkan harus menjadi institusi strategis yang mendorong pertumbuhan ekonomi, memperkuat keamanan nasional, dan memimpin transformasi digital.

Zahid menyebutkan empat mandat utama yang harus diemban Imigrasi. Pertama, sebagai fasilitator pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan sistem imigrasi yang lebih efisien guna menarik investasi asing, talenta global, dan wisatawan. Menurutnya, investor saat ini tidak lagi memilih negara hanya berdasarkan insentif, melainkan pada efisiensi pelayanan. “Talenta global memilih negara yang mudah diakses, sementara turis mencari destinasi dengan pengalaman perjalanan cepat dan aman,” ujarnya. Ia mencontohkan Uni Emirat Arab (UAE) yang berhasil mengantongi investasi asing langsung sebesar RM196,6 miliar pada 2025 berkat program Golden Visa yang menawarkan residensi hingga 10 tahun.

Mandat kedua berkaitan dengan penguatan keamanan dan kedaulatan negara di tengah ancaman lintas batas yang semakin canggih. Zahid menyoroti sindikat penyelundupan migran, jaringan perdagangan manusia, kejahatan keuangan, eksploitasi tenaga kerja, pemalsuan dokumen, dan terorisme yang kini memanfaatkan teknologi serta jaringan internasional. Ia menekankan bahwa Imigrasi harus mampu merespons ancaman tersebut dengan lebih sigap dan terintegrasi.

Mandat ketiga berfokus pada percepatan transformasi digital dan inovasi layanan imigrasi. “Masa depan pengelolaan imigrasi harus didukung oleh big data, kecerdasan buatan, analitik prediktif, sistem identitas digital, biometrik, dan teknologi perbatasan pintar,” tegas Zahid. Ia menginginkan Imigrasi menjadi organisasi yang tidak hanya bekerja lebih cepat, tetapi juga berpikir lebih cerdas, bertindak lebih akurat, dan memberikan layanan kelas dunia.

Mandat keempat menyoroti penguatan integritas, profesionalisme, dan nilai-nilai kemanusiaan di internal Imigrasi. Zahid menilai aspek ini krusial untuk membangun kepercayaan publik dan memastikan pelayanan yang adil bagi semua pihak.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Malaysia, Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, mengungkapkan bahwa hasil proyek Dokumen Registrasi Pengungsi akan diterima pada akhir tahun ini. Proyek tersebut bertujuan untuk memperoleh data yang lebih komprehensif mengenai jumlah dan kondisi pengungsi di Malaysia. Langkah ini dinilai penting untuk merumuskan kebijakan imigrasi yang lebih manusiawi dan berbasis data.

Transformasi yang digagas ini memiliki implikasi langsung bagi kawasan, termasuk Indonesia. Sebagai negara tetangga dengan lalu lintas migrasi dan investasi yang tinggi, perubahan kebijakan imigrasi Malaysia dapat memengaruhi daya saing Indonesia dalam menarik investasi dan talenta global. Jika Malaysia berhasil menciptakan sistem imigrasi yang efisien dan berbasis teknologi, Indonesia perlu merespons dengan kebijakan serupa agar tidak tertinggal dalam persaingan regional. Pertanyaan yang muncul: akankah Indonesia mengikuti langkah Malaysia, atau justru mengambil pendekatan berbeda?