Zelenskyy Tunduk pada Tekanan Jalanan: Panglima Militer Dicopot, Jenderal Baru Ditunjuk

Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy akhirnya mengambil langkah drastis dengan memberhentikan Jenderal Oleksandr Syrskyi dari jabatan panglima angkatan bersenjata, Selasa (22/7), setelah berhari-hari unjuk rasa ribuan warga di Kyiv dan sejumlah kota besar menuntut pencopotannya. Keputusan ini menjadi bukti betapa kuatnya tekanan publik mampu mengguncang struktur komando perang di tengah konflik berkepanjangan melawan Rusia.

Zelenskyy langsung menunjuk Mykhailo Drapatyi sebagai pengganti Syrskyi. Dalam pernyataan resmi di media sosial, ia menegaskan bahwa langkah ini diambil setelah serangkaian pertemuan dengan para komandan militer. “Harapan kita bersama adalah kemenangan atas musuh dan menciptakan kondisi di garis depan serta tekanan terhadap Rusia yang akan memaksa mereka menuju perdamaian,” ujar Zelenskyy. Ini adalah kali kedua dalam setahun terakhir Zelenskyy mengubah kebijakan di bawah desakan jalanan—sebelumnya, protes musim panas lalu memaksanya membatalkan undang-undang yang melemahkan lembaga antikorupsi.

Pemicu langsung krisis ini adalah keputusan Zelenskyy pekan lalu yang merombak kabinet perang, termasuk memecat Menteri Pertahanan Mykhailo Fedorov setelah hanya enam bulan menjabat. Fedorov dikenal sebagai tokoh modernisasi militer, sementara Syrskyi kerap dikritik karena mempertahankan budaya komando ala Soviet yang kaku. Ribuan demonstran turun ke jalan, menilai pemecatan Fedorov sebagai tanda bahwa Zelenskyy lebih memihak pada kelompok militer lama yang konservatif. Protes meluas hingga ke internal militer: wakil komandan Angkatan Udara mengundurkan diri sebagai protes, veteran dan prajurit yang sedang cuti ikut bergabung, serta banyak tokoh militer menyuarakan kritik terhadap Syrskyi di media sosial.

Kritik terhadap Syrskyi sebenarnya sudah lama mengemuka. Ia dijuluki “Tukang Jagal” di kalangan militer, terutama setelah memimpin pertahanan Bakhmut—salah satu pertempuran paling berdarah dan terpanjang dalam perang ini. Reputasinya semakin terpuruk setelah media Ukraina Babel menerbitkan investigasi pada Juni lalu yang mendokumentasikan puluhan kematian rekrutan di resimen Skelia, unit yang erat kaitannya dengan Syrskyi. Para pengunjuk rasa menginginkan generasi jenderal baru yang lebih mengutamakan perlindungan nyawa prajurit.

Fedorov, yang kini statusnya belum jelas, menyambut baik penunjukan Drapatyi. Ia menyebutnya sebagai “harapan baru dalam perjuangan orang-orang merdeka untuk kebebasan dan keadilan” serta “suara perubahan yang tak bisa diabaikan.” Sebelum dipecat, Fedorov secara terbuka menuding Syrskyi menghambat reformasi dan perlu diganti agar Ukraina tidak gagal melawan Rusia. Ia mendesak agar strategi perang diperjelas, tindakan tegas untuk menyelamatkan prajurit, perluasan perang robotik, serangan asimetris, serta upaya menguras ekonomi Rusia.

Zelenskyy, di sisi lain, tetap memberikan penghormatan kepada Syrskyi atas jasanya mempertahankan Kyiv, operasi di Kharkiv dan Kursk. Namun, ia memerintahkan Drapatyi dan komandan lainnya untuk menyusun strategi pertahanan baru yang mencakup reformasi sistem korps, percepatan pengiriman senjata dan drone, penguatan pertahanan udara, serta rencana mobilisasi yang lebih jelas. Pertemuan terpisah dengan Fedorov juga dilakukan, di mana Zelenskyy menawarkan posisi strategis yang akan menyatukan sektor teknologi negara. Belum jelas apakah tawaran itu diterima atau apakah langkah ini cukup untuk meredakan amarah publik.

Bagi Indonesia, dinamika perang Ukraina selalu relevan mengingat posisi non-blok dan prinsip politik luar negeri bebas aktif. Pergantian panglima ini bisa berdampak pada stabilitas kawasan Eropa Timur yang memengaruhi harga energi global dan rantai pasok pangan. Indonesia perlu mencermati apakah strategi baru Ukraina akan memperpanjang konflik atau justru membuka jalan menuju negosiasi damai. Pertanyaan besarnya: akankah Drapatyi mampu menjawab harapan rakyat Ukraina yang lelah berperang, atau justru terjebak dalam pusaran politik internal yang sama?