Demonstrasi Mahasiswa India Meluas: Bocornya Soal Ujian Picu Gelombang Protes dan Bentrok dengan Polisi

Gelombang protes mahasiswa India kembali memanas pada Selasa (21/7) ketika ribuan pendukung gerakan 'Kecoa' (Cockroach Janta Party/CJP) memadati kawasan Jantar Mantar di Delhi, sehari setelah bentrokan sengit dengan polisi yang melukai hampir 180 orang. Aksi ini berlangsung meskipun Perdana Menteri Narendra Modi telah berjanji untuk menghukum para pelaku di balik kebocoran soal ujian masuk sekolah kedokteran nasional pada Mei lalu—sebuah skandal yang merugikan dua juta peserta muda dan diduga memicu belasan kasus bunuh diri.

Bentrokan pada Senin (20/7) terjadi saat massa berusaha berarak menuju parlemen untuk menuntut pengunduran diri Menteri Pendidikan Dharmendra Pradhan. Polisi Delhi menyebutkan 118 personel keamanan dan 60 pengunjuk rasa mengalami luka-luka akibat aksi pembubaran yang melibatkan pentungan dan gas air mata. Pendiri CJP, Abhijeet Dipke, mengklaim lebih dari 150 pendukungnya masih menjalani perawatan di rumah sakit dan meminta maaf kepada demonstran perempuan yang katanya dipukuli oleh polisi laki-laki. Reuters belum dapat memverifikasi angka tersebut secara independen.

Modi, melalui Menteri Urusan Parlemen Kiren Rijiju, menyatakan bahwa pemerintah telah bertindak cepat dengan menangkap 13 orang dan menyelenggarakan ujian ulang. "Perdana Menteri menekankan perlunya langkah tegas, menghukum yang bersalah, dan menciptakan sistem yang anti-bocor demi masa depan generasi muda," ujar Rijiju. Namun, pernyataan itu tidak meredakan amarah publik. Gerakan CJP yang lahir sebagai satire online kini menjelma menjadi kekuatan politik yang didukung jutaan generasi Z India, yang melihat kebocoran soal sebagai simbol korupsi sistemik dalam pendidikan.

Di luar isu pendidikan, gelombang protes ini mencerminkan frustrasi yang lebih luas di kalangan anak muda India terhadap kelangkaan lapangan kerja dan kegagalan birokrasi. Oposisi, termasuk pemimpin Kongres Rahul Gandhi dan saudarinya Priyanka, menggelar aksi solidaritas di luar kediaman Modi pada Selasa. Sejumlah anggota Kongres dilaporkan ditahan polisi saat membawa poster bertuliskan "Demokrasi berdarah ketika suara dipukuli".

Salah satu tuntutan utama demonstran—pembebasan aktivis Sonam Wangchuk—kini terpenuhi sebagian setelah Pengadilan Tinggi Delhi mengizinkan pemindahannya ke rumah sakit swasta. Wangchuk, penerima penghargaan Magsaysay, sebelumnya memulai mogok makan pada 28 Juni dan dipindahkan paksa ke rumah sakit oleh polisi. CJP juga mendesak Menteri Kesehatan J.P. Nadda untuk membahas tuntutan lain, termasuk pengunduran diri Pradhan dan kompensasi bagi keluarga korban bunuh diri.

Bagi Indonesia, gelombang protes ini menjadi pengingat betapa rentannya sistem pendidikan nasional terhadap kebocoran dan dampaknya terhadap kepercayaan publik. Kasus serupa pernah terjadi di Tanah Air, seperti bocornya soal Ujian Nasional (UN) beberapa tahun lalu, meski tidak sampai menimbulkan korban jiwa. Namun, skala dan intensitas protes di India menunjukkan bahwa generasi muda kini semakin vokal menuntut akuntabilitas—sebuah tren yang mungkin akan merambah negara-negara berkembang lainnya, termasuk Indonesia, jika tata kelola pendidikan tidak segera diperbaiki.

Ke depan, pertanyaan besarnya adalah apakah PM Modi mampu meredam kemarahan publik dengan janji reformasi, atau justru akan menghadapi krisis kepercayaan yang lebih dalam di kalangan pemilih mudanya. Dengan gerakan CJP yang bertekad melanjutkan aksi tanpa lagi berarak ke parlemen—karena takut kekerasan berulang—jalan tengah antara tuntutan rakyat dan stabilitas keamanan masih menjadi teka-teki yang belum terpecahkan.