Dukungan Publik Merosot, Hizbullah di Persimpangan Jalan: Lepas Senjata atau Bertahan?
Baca dalam 60 detik
- Hizbullah kehilangan popularitas di Lebanon akibat perang yang diseretnya, memaksa kelompok ini memikirkan ulang peran militer dan politiknya.
- Gencatan senjata dengan Israel tanpa keterlibatan Hizbullah menekan kelompok itu untuk melucuti senjata, namun perlawanan dari basis pendukung masih kuat.
- Masa depan Hizbullah sangat bergantung pada Iran; selama Teheran masih menganggapnya aset strategis, kelompok ini sulit dibubarkan.
Tekanan terhadap Hizbullah semakin nyata setelah gencatan senjata terbaru antara Israel dan Lebanon ditandatangani tanpa melibatkan kelompok tersebut, dan salah satu poinnya menuntut pelucutan senjata. Di saat yang sama, dukungan publik di Lebanon terus mengikis, memaksa organisasi yang lahir sebagai milisi perlawanan ini mempertimbangkan langkah drastis: bertransformasi menjadi partai politik murni atau mempertahankan sayap bersenjata dengan risiko isolasi.
Keputusan Hizbullah tidak bisa dilepaskan dari dinamika kawasan. Hamas baru saja mengumumkan pembubaran pemerintahannya di Gaza sebagai bagian dari kesepakatan damai yang difasilitasi Amerika Serikat. Meski langkah itu dinilai lebih simbolis—karena sayap militer Hamas belum dibubarkan—Hizbullah kini dihadapkan pada pertanyaan serupa: akankah mengikuti jejak sekutunya itu?
Sejak perang Gaza meletus, Hizbullah dan Hamas tampil sebagai poros perlawanan Iran. Keduanya sama-sama menderita kerugian besar, namun Hizbullah masih mampu mempertahankan kohesi organisasi dan kemampuan militernya. Gencatan senjata 2024 antara Israel dan Hizbullah runtuh setelah AS dan Israel melancarkan perang terhadap Iran awal tahun ini. Kini, kesepakatan baru yang ditandatangani bulan lalu justru menempatkan Hizbullah di posisi sulit: harus melucuti senjata tanpa jaminan keamanan yang jelas.
Ada beberapa skenario yang mungkin diambil Hizbullah. Pertama, melepaskan sayap bersenjata dan menjadi partai politik murni. Ini akan memberikan legitimasi baru, terutama di mata negara-negara Teluk. Namun, langkah itu mengubah identitas ideologis inti Hizbullah dan hubungannya dengan Iran. Dalam jangka pendek, skenario ini sulit terwujud karena Iran masih memasok dukungan signifikan, dan pendukung Hizbullah melihat operasi militer Israel di Lebanon sebagai justifikasi perlunya senjata.
Kedua, Hizbullah bisa mempertahankan senjata dengan membingkainya sebagai kebutuhan nasional untuk mencegah serangan Israel. Strategi ini hanya akan berhasil jika warga Lebanon masih menganggap Israel sebagai ancaman utama dan Hizbullah sebagai organisasi nasionalis. Namun, persepsi itu mulai berubah. Banyak warga Lebanon kini menilai Hizbullah lebih mengutamakan agenda regional Iran daripada kepentingan nasional.
Ketiga, gencatan senjata bisa gagal total, memicu pertempuran baru antara Hizbullah dan Israel. Risiko ini meningkat seiring ketegangan Iran-AS yang memanas. Pemerintah Lebanon sendiri berada di bawah tekanan AS dan Israel untuk melucuti Hizbullah dengan cara apa pun, namun bayang-bayang perang saudara menghalangi penggunaan kekuatan militer.
Bagi Indonesia, perkembangan ini relevan mengingat posisi strategis Timur Tengah sebagai pemasok minyak dan tempat tinggal ribuan pekerja migran. Eskalasi konflik di Lebanon dapat mempengaruhi harga energi global dan stabilitas kawasan, yang berimbas pada perekonomian nasional. Selain itu, Indonesia selama ini konsisten mendukung kemerdekaan Palestina dan perdamaian di Timur Tengah, sehingga perubahan peta kekuatan di Lebanon patut dicermati.
Pada akhirnya, masa depan Hizbullah sangat tergantung pada Iran. Selama Teheran menganggap kelompok ini sebagai aset vital pertahanan strategis, Hizbullah tidak akan kemana-mana. Namun, jika dukungan publik terus merosot dan kemampuan finansialnya menyusut, tekanan untuk melucuti senjata bisa datang dari dalam masyarakat Lebanon sendiri. Pertanyaannya, mampukah Hizbullah bertahan di tengah arus perubahan yang semakin deras?
