Perang Melawan Rusia Tak Lunturkan Tuntutan Reformasi: Warga Ukraina Kembali Turun ke Jalan

Ukraina kembali dihadapkan pada gelombang demonstrasi domestik terbesar sejak invasi besar-besaran Rusia pada Februari 2022. Pemicunya adalah pemecatan mendadak Menteri Pertahanan Mykhailo Fedorov pada 15 Juli 2026, yang baru menjabat enam bulan. Langkah ini memicu kemarahan publik yang sudah lama terpendam akibat praktik rekrutmen militer yang kontroversial dan korupsi yang merajalela.

Fedorov, yang dikenal karismatik dan menguasai teknologi, dipandang sebagai simbol perubahan generasi. Gagasannya tentang perang berbasis drone—yang dianggap mampu mengurangi korban jiwa—berbenturan dengan pendekatan konvensional Kepala Staf Angkatan Bersenjata Oleksandr Syrskyi, yang kerap dikritik karena taktik perang atrisi ala Soviet. Benturan ini tidak hanya soal strategi militer, tetapi juga mencerminkan perpecahan antara kelompok reformis dan elite lama yang masih mengendalikan institusi pertahanan.

Survei terbaru yang dilakukan Kyiv International Institute of Sociology (KIIS) pada Juni 2026 terhadap 1.801 responden memberikan gambaran menarik tentang prioritas warga Ukraina di tengah perang. Meskipun agresi Rusia masih dianggap sebagai ancaman terbesar (49%), lebih dari sepertiga responden justru menempatkan korupsi pemerintah—khususnya yang terkait dengan mobilisasi—sebagai masalah paling serius. Bahkan, 14% lainnya menyatakan kedua isu tersebut sama pentingnya.

Yang menarik, dukungan terhadap lembaga antikorupsi dan kebebasan pers tetap tinggi meskipun Ukraina berada dalam status darurat perang. Sekitar setengah responden menyatakan lembaga antikorupsi harus dilindungi sepenuhnya, sementara 62% lainnya menganggap kebebasan media sebagai hal yang sangat penting. Hal ini menunjukkan bahwa warga Ukraina tidak ingin perang dijadikan alasan untuk mengorbankan tata kelola demokrasi yang sudah susah payah dibangun.

Korupsi dalam sistem mobilisasi menjadi isu yang sangat sensitif. Banyak laporan tentang praktik rekrutmen yang kasar dan penurunan batas usia wajib militer dari 27 menjadi 25 tahun pada April 2024 yang tidak populer. Survei KIIS mengonfirmasi bahwa mayoritas warga menolak gagasan untuk mewajibkan semua pemuda laki-laki masuk militer. Ini menandakan adanya konsensus sosial yang kuat untuk melindungi generasi muda, meskipun militer Ukraina menghadapi krisis personel yang serius.

Bagi Indonesia, dinamika ini memberikan pelajaran berharga. Di tengah tekanan keamanan yang ekstrem, Ukraina justru menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas tetap menjadi tuntutan publik yang tak bisa diabaikan. Model perang berbasis teknologi yang diusung Fedorov—dengan meminimalkan korban jiwa—juga relevan untuk dibahas di tengah meningkatnya penggunaan drone di berbagai konflik global. Namun, apakah pendekatan ini benar-benar efektif dalam jangka panjang masih menjadi perdebatan.

Protes yang dipicu pemecatan Fedorov bukan sekadar reaksi terhadap satu keputusan politik. Ini adalah cerminan dari perjuangan panjang warga Ukraina untuk mempertahankan nilai-nilai demokrasi di tengah perang. Pertanyaan besarnya: akankah pemerintah Zelenskyy mampu menyeimbangkan tuntutan reformasi dengan kebutuhan perang, atau justru semakin terperangkap dalam konflik internal yang melemahkan daya juang bangsa?