Program Makan Bergizi Gratis Belum Menyentuh Wilayah 3T, Pemerintah Didesak Evaluasi Logistik
Baca dalam 60 detik
- Program makan bergizi gratis Prabowo kembali berjalan usai jeda tiga pekan, namun desa terpencil seperti Lamalera di NTT masih menanti.
- Kepala Badan Gizi Nasional memfokuskan ulang sasaran ke daerah 3T, tetapi infrastruktur buruk dan biaya distribusi tinggi jadi kendala utama.
- Ahli gizi menegaskan pemberian makanan saja tak cukup atasi stunting; perlu integrasi edukasi gizi dan perbaikan sistem kesehatan.
Program makan bergizi gratis yang menjadi andalan Presiden Prabowo Subianto kembali beroperasi setelah libur sekolah tiga pekan, tetapi sejumlah komunitas paling terpencil di Indonesia masih belum merasakan manfaatnya. Jeda tersebut digunakan untuk mengaudit pemasok makanan, memperbaiki penargetan, dan memperketat standar keamanan pangan menyusul insiden keracunan serta penyelidikan korupsi yang melibatkan pejabat Badan Gizi Nasional.
Pada 15 Juli lalu, Prabowo memerintahkan Badan Gizi Nasional melakukan evaluasi menyeluruh terhadap implementasi program di sekolah-sekolah dengan tenggat waktu satu bulan. Program yang ditargetkan menjangkau 83 juta anak sekolah dan penerima manfaat lainnya dengan biaya tahunan mencapai US$18 miliar ini merupakan salah satu janji kampanye utama Prabowo untuk mengatasi malnutrisi dan stunting. Namun, desa Lamalera di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur—sebuah perkampungan nelayan tradisional dengan hampir 2.000 jiwa—belum tersentuh.
Kepala Desa Lamalera B, Matheus Gilo Bataona, menyatakan bahwa berdasarkan penilaian status gizi anak, desanya seharusnya masuk dalam daftar penerima. "Prevalensi stunting di sini relatif tinggi," ujarnya. Badan Gizi Nasional kemudian memfokuskan kembali program ke daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Namun, warga Lamalera masih menanti kepastian. "Harapan saya, program ini segera tiba agar kami bisa merasakan langsung," kata Paulus Stanislaus Atakbelen, seorang orang tua murid.
Tantangan logistik menjadi hambatan terbesar. Lamalera hanya bisa diakses melalui laut atau jalur darat yang rusak. Mata pencaharian utama warga adalah menangkap ikan, sementara lahan berbatu menyulitkan pertanian. Ketua Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makanan Bergizi Gratis Indonesia, Abdul Rivai Ras, menekankan bahwa daerah 3T memang prioritas, tetapi infrastruktur yang minim membuat biaya distribusi membengkak. "Pengiriman pasokan memakan waktu lebih lama dan biaya lebih tinggi, bahkan untuk penerima yang relatif sedikit," katanya.
Ahli gizi Tan Shot Yen, anggota koalisi masyarakat sipil MBG Watch, mengingatkan bahwa pemberian makanan gratis saja tidak akan menyelesaikan masalah stunting. "Mereka harus mengorientasikan ulang tujuan program ini. Jika ingin mencegah stunting, rekrut akademisi dan ahli yang paham akar masalah di lapangan. Stunting berasal dari sistem yang utuh—vaksinasi lengkap hingga kebersihan. Bukan hanya soal makanan," tegasnya. Tan juga menyoroti rendahnya literasi gizi di banyak keluarga Indonesia dan mendorong pemerintah memasukkan edukasi gizi ke dalam kurikulum sekolah.
Program ini sempat menjadi sorotan setelah pejabat Badan Gizi Nasional ditahan dalam kasus korupsi pada Juni lalu, serta insiden keracunan makanan yang memicu kekhawatiran publik. Meski demikian, pemerintah berkomitmen melanjutkan program dengan memperkuat tata kelola, standar keamanan pangan, dan koordinasi antarlebaga. Pertanyaan besarnya: mampukah birokrasi mengatasi hambatan geografis dan struktural agar program ambisius ini benar-benar menjangkau mereka yang paling membutuhkan?
