Istana Minta Menteri PU Perbaiki Gaya Komunikasi di Tengah Sorotan Publik
Baca dalam 60 detik
- Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi secara terbuka meminta Menteri PU Dody Hanggodo untuk memperbaiki pola komunikasi ke publik.
- Desakan ini muncul setelah Dody diterpa isu dugaan nepotisme dan perjalanan dinas yang melibatkan keluarga, meski Kementerian PU membantah penyalahgunaan anggaran.
- Presiden Prabowo disebut rutin mengevaluasi kinerja menteri, dan perbaikan komunikasi menjadi bagian dari upaya menjaga citra pemerintahan.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi secara langsung mengingatkan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo untuk membenahi cara berkomunikasinya dengan publik. Pernyataan itu disampaikan di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (21/7), sebagai respons atas sorotan tajam yang belakangan menerpa gaya penyampaian Dody.
Prasetyo menegaskan bahwa setiap menteri harus mampu menyampaikan kebijakan dan informasi secara tepat kepada masyarakat. “Kalaupun ada yang dianggap kurang pas dalam menyampaikan sesuatu, itu menjadi catatan untuk kami komunikasikan dan kami harap akan diperbaiki,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa Presiden Prabowo Subianto secara berkala memberikan evaluasi kepada seluruh jajaran kabinet guna memastikan kinerja pemerintah tetap optimal.
Evaluasi tersebut, menurut Prasetyo, dilakukan melalui koordinasi dan saling memberi masukan. “Kita lakukan evaluasi dalam artian saling berkoordinasi, saling memberikan masukan. Karena ada beberapa hal yang tergantung konteksnya,” jelasnya. Pernyataan ini menjadi sinyal bahwa Istana tidak tinggal diam terhadap dinamika yang memicu kontroversi di tubuh kabinet.
Belakangan, nama Dody ramai diperbincangkan di media sosial setelah muncul dugaan adanya hubungan kekerabatan dengan Komisaris PT Pembangunan Perumahan (PT PP) Tbk, Aisyah Zakiyyah. Isu ini semakin memanas ketika beredar dokumen administrasi perjalanan dinas ke Amerika Serikat yang mencantumkan nama anggota keluarga Dody. Publik pun mempertanyakan apakah dana negara digunakan untuk membiayai perjalanan tersebut.
Kementerian PU segera merespons dengan membantah keras tuduhan itu. Mereka menegaskan bahwa tidak ada anggaran APBN yang digunakan untuk perjalanan keluarga Dody. Dokumen yang beredar, menurut pihak kementerian, hanyalah kelengkapan administrasi untuk pengurusan visa. Meski demikian, Dody memutuskan untuk membatalkan kunjungan kerjanya ke AS beberapa hari setelah kontroversi merebak.
Menanggapi kritik yang dialamatkan kepadanya, Dody mengaku tidak mempermasalahkan. “Enggak ada masalah. Kritik itu bagus, membuat saya lebih bisa memperbaiki diri ke depan,” katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (20/7). Sikap terbuka ini diharapkan dapat meredakan ketegangan dan menunjukkan komitmen perbaikan.
Kasus ini menjadi pengingat bahwa di era keterbukaan informasi, gaya komunikasi pejabat publik sangat menentukan persepsi masyarakat. Istana tampaknya ingin memastikan bahwa setiap menteri tidak hanya bekerja secara teknis, tetapi juga mampu menjaga citra pemerintahan melalui komunikasi yang efektif. Pertanyaannya, akankah perbaikan pola komunikasi ini cukup untuk memulihkan kepercayaan publik yang sempat terusik?
