Krisis Air Mengancam: 14 Kabupaten di Jatim Naikkan Status Darurat Kekeringan

Musim kemarau tahun ini membawa dampak serius bagi Jawa Timur. Sebanyak 14 kabupaten di provinsi tersebut resmi menetapkan status darurat kekeringan, dengan tiga daerah bahkan menaikkan statusnya menjadi tanggap darurat. Langkah ini diambil setelah pasokan air bersih di berbagai wilayah semakin menipis, mengancam kehidupan sehari-hari warga dan sektor pertanian.

Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Timur, daerah yang terkena dampak meliputi Bondowoso, Lamongan, Banyuwangi, Lumajang, Bangkalan, Blitar, Pasuruan, Trenggalek, Gresik, Malang, Jember, Sampang, Mojokerto, dan Situbondo. Dari jumlah tersebut, Lumajang, Mojokerto, dan Situbondo telah menetapkan status Tanggap Darurat, sementara 11 lainnya masih berada pada level Siaga Darurat. Perbedaan status ini mencerminkan tingkat keparahan kekeringan di masing-masing wilayah, dengan status tanggap darurat menandakan perlunya penanganan lebih intensif.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui BPBD Jatim telah mengerahkan upaya penanganan sejak awal kemarau. Hingga pertengahan Juli 2026, sebanyak 1.035.000 liter air bersih berhasil disalurkan ke wilayah-wilayah yang membutuhkan. Bantuan tersebut didistribusikan menggunakan 207 mobil tangki yang menjangkau 42 kecamatan, 56 desa, dan 73 dusun. Menurut Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Jatim, Satriyo Nurseno, pendistribusian air bersih terus dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan di lapangan. "Kami terus berkoordinasi dengan BPBD kabupaten/kota agar penanganan bisa lebih cepat dan tepat sasaran," ujarnya.

Untuk mengantisipasi puncak musim kemarau yang diperkirakan terjadi dalam beberapa pekan ke depan, BPBD Jatim telah menyiapkan anggaran sebesar Rp612 juta. Dana tersebut akan digunakan untuk mendanai sekitar 867 rit distribusi air bersih tambahan. Selain itu, logistik pendukung seperti 50 unit tandon air, 100 tandon lipat, dan 9.600 lembar terpal juga telah disiagakan. Tak hanya itu, BPBD juga memastikan kesiapan armada dan peralatan, termasuk mobil tangki air, kendaraan logistik, pompa air berkapasitas besar, serta peralatan penerangan darurat. Semua ini dimaksudkan untuk mempercepat respons jika kondisi kekeringan semakin meluas.

Langkah antisipasi tidak hanya berfokus pada distribusi air bersih. BPBD Jatim juga menggelar rapat koordinasi teknis bersama organisasi perangkat daerah (OPD) dan BPBD kabupaten/kota. Pertemuan ini bertujuan menyusun strategi penanganan kekeringan sekaligus mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan yang kerap terjadi saat musim kemarau. "Kami ingin memastikan semua pihak siap menghadapi kemungkinan terburuk," tambah Satriyo.

Krisis air di Jawa Timur bukanlah fenomena baru, tetapi intensitasnya tahun ini patut diwaspadai. Dengan 14 kabupaten yang sudah menetapkan status darurat, dampak terhadap sektor pertanian dan ketersediaan air bersih bagi rumah tangga diprediksi akan semakin terasa. Pertanyaan yang kini mengemuka adalah apakah langkah-langkah yang telah disiapkan cukup untuk mencegah krisis yang lebih parah, terutama jika musim kemarau berlangsung lebih lama dari perkiraan.