Jepang Tinggalkan Penghematan, Takaichi Siapkan Belanja Agresif Rp36.000 Triliun

Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi resmi meluncurkan pedoman ekonomi dan fiskal pertamanya yang menandai perubahan haluan drastis dari era penghematan. Dalam dokumen yang disetujui Selasa (21/7) tersebut, pemerintah berkomitmen menggelontorkan belanja besar-besaran di sektor strategis tanpa menyertakan target konsolidasi fiskal—sebuah langkah yang langsung mengguncang pasar obligasi dan mata uang Negeri Sakura.

Pedoman yang diberi nama Basic Policy on Economic and Fiscal Management and Reform ini menetapkan tahun fiskal depan sebagai "tahun pertama belanja yang bertanggung jawab dan proaktif". Pemerintah menargetkan investasi publik dan swasta mencapai 370 triliun yen (sekitar Rp36.000 triliun) pada tahun fiskal 2040. Angka ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian bagi dunia usaha dalam merencanakan ekspansi jangka panjang.

Dalam pidatonya di hadapan panel gabungan kebijakan ekonomi dan strategi pertumbuhan, Takaichi menegaskan pemerintahannya akan "membangun ekonomi yang kuat dan memastikan keberlanjutan fiskal" seraya berupaya meraih kepercayaan pasar melalui komunikasi yang lebih konsisten. Namun, pernyataan itu dinilai tidak cukup meyakinkan mengingat utang Jepang yang sudah mencapai dua kali lipat Produk Domestik Bruto (PDB)—terburuk di antara negara maju.

Penghilangan frasa "konsolidasi fiskal" dari pedoman tahun ini menjadi sinyal yang paling disorot. Pada versi draf yang bocor sebelumnya, ketiadaan frasa tersebut memicu aksi jual besar-besaran obligasi pemerintah Jepang dan pelemahan yen terhadap dolar AS. Pasar menafsirkan langkah ini sebagai indikasi bahwa Takaichi mengabaikan disiplin anggaran demi mendorong pertumbuhan.

Alih-alih mempertahankan target tradisional berupa surplus anggaran primer dalam satu tahun, pemerintah kini akan berfokus pada pengurangan rasio utang terhadap PDB secara bertahap dalam jangka waktu beberapa tahun. Kritikus menilai pendekatan ini lebih mudah dicapai dalam lingkungan inflasi karena ukuran ekonomi nominal membesar, namun tidak serta-merta mencerminkan perbaikan fundamental fiskal.

Dari sisi mekanisme, mulai tahun fiskal 2027 pemerintah akan membuka alokasi investasi baru bernama "Jepang yang kuat dan makmur". Melalui skema ini, kementerian dapat mengajukan anggaran tanpa batas atas, dan akan dinilai berdasarkan potensi kontribusinya terhadap pertumbuhan serta imbal hasil investasi. Dokumen tersebut menyebutkan pemerintah akan "mengubah secara fundamental cara penyusunan anggaran".

Langkah ini mengikuti tren global di mana negara-negara maju semakin menggandeng sektor swasta dalam belanja industri skala besar. "Di antara negara maju, ada tren besar pemerintah dan swasta bekerja sama dalam belanja industri jangka panjang berskala besar," demikian bunyi pedoman tersebut, seraya berjanji merespons "era persaingan global besar-besaran atas kebijakan industri".

Bagi Indonesia, pergeseran kebijakan fiskal Jepang memiliki implikasi langsung. Jepang merupakan salah satu investor terbesar di Indonesia, terutama di sektor infrastruktur dan manufaktur. Jika belanja agresif Jepang mendorong suku bunga lebih tinggi dan yen melemah, hal itu bisa mempengaruhi arus modal asing ke Indonesia dan nilai tukar rupiah. Selain itu, fokus Jepang pada semikonduktor dan keamanan ekonomi dapat membuka peluang kerja sama rantai pasok dengan industri dalam negeri.

Pedoman ini juga muncul di saat Bank of Japan (BOJ) memasuki siklus kenaikan suku bunga untuk mengendalikan inflasi dan mengurangi kepemilikan obligasi pemerintah. Pemerintah sempat merevisi draf awal setelah muncul spekulasi bahwa mereka menekan BOJ agar tidak menaikkan suku bunga. Versi final menyertakan catatan kaki yang menegaskan kebijakan moneter sepenuhnya wewenang BOJ, merujuk pada undang-undang bank sentral yang menjamin otonomi.

Satu isu yang masih menggantung adalah rencana pemotongan pajak konsumsi untuk makanan dan minuman selama dua tahun. Pemerintah berjanji memutuskan masalah ini "pada awal Agustus" agar bisa diterapkan mulai April 2027. Keputusan ini akan menjadi ujian pertama apakah Takaichi mampu menyeimbangkan populisme fiskal dengan kebutuhan menjaga kepercayaan pasar.

Dengan defisit anggaran yang terus melebar dan utang publik yang tak terkendali, pertanyaan besarnya adalah: sejauh mana pasar akan mentolerir eksperimen fiskal Jepang sebelum menuntut koreksi? Respons terhadap draf pedoman yang bocor memberikan gambaran awal—setiap tanda pelonggaran disiplin fiskal langsung dihukum oleh investor.