Ribuan Mahasiswa India Kepung Parlemen: Polisi Gas Air Mata, Pemerintah Didesak Mundur
Baca dalam 60 detik
- Polisi anti-huru-hara menyerbu demonstran di New Delhi dengan pentungan dan gas air mata saat ribuan mahasiswa menuntut pengunduran diri Menteri Pendidikan atas kebocoran soal ujian negara.
- Gerakan Kecoa (CJP) yang viral di media sosial menjadi motor protes, mengkritik sistem pendidikan dan pengangguran—tantangan terbesar bagi PM Modi sejak periode ketiganya.
- Aktivis Sonam Wangchuk dirawat setelah mogok makan 20 hari, sementara internet di sebagian pusat kota dipadamkan untuk membungkam aksi damai.
Bentrokan antara polisi dan ribuan mahasiswa pecah di New Delhi pada Senin (21/7) saat aparat berseragam biru melancarkan serangan dengan pentungan dan gas air mata untuk menghalau massa yang berusaha mencapai gedung parlemen. Aksi yang berlangsung di tengah gerimis musim hujan ini merupakan eskalasi dari protes berkepanjangan terhadap kecurangan dalam ujian nasional yang memicu kemarahan publik.
Sejak sehari sebelumnya, ribuan demonstran mulai berkumpul di dekat lokasi protes Jantar Mantar, menerobos barikade polisi dan hujan gerimis. Mereka menuntut Menteri Pendidikan Dharmendra Pradhan mundur atas serangkaian skandal, termasuk kebocoran kertas soal dan gangguan teknis sistem ujian. "Kami ingin pemerintah mendengar kami, bukan membungkam kami," ujar KM Gulshan, seorang mahasiswa berusia 19 tahun, kepada AFP.
Protes ini mendapat momentum setelah aktivis terkemuka Sonam Wangchuk dilarikan ke rumah sakit pada Sabtu (19/7), mengakhiri mogok makannya selama 20 hari. Wangchuk berpuasa sebagai bentuk solidaritas terhadap para pemuda dan gerakan Partai Kecoa Satir (CJP), sebuah kelompok yang lahir pada Mei lalu dan telah mengumpulkan jutaan pengikut di media sosial. CJP memanfaatkan kemarahan luas terhadap sistem pendidikan yang dianggap bobrok dan tingginya angka pengangguran di kalangan lulusan.
Gerakan CJP dipandang sebagai salah satu ujian terberat bagi Perdana Menteri Narendra Modi sejak ia memenangi masa jabatan ketiga pada 2024. Dalam unggahan di X, CJP menantang Modi: "PM @narendramodi – suruh polisi Anda mundur. Ini negara demokrasi, jangan lupa. Seluruh dunia menyaksikan Anda mencoba menghancurkan protes damai dan demokratis." Namun, dalam pidato publik menjelang sidang parlemen musim hujan, Modi sama sekali tidak menyinggung para pengunjuk rasa.
Polisi Delhi membenarkan pemadaman internet di beberapa wilayah pusat kota dan mengeluarkan pernyataan bahwa para demonstran tidak memiliki izin untuk menggelar aksi. "Setiap orang yang melanggar perintah larangan ini akan dituntut," demikian bunyi pernyataan resmi kepolisian. Langkah ini mengingatkan pada praktik pembungkaman yang kerap dikritik oleh kelompok masyarakat sipil di India.
Bagi Indonesia, dinamika ini menjadi pengingat akan pentingnya transparansi dalam sistem pendidikan dan penanganan protes mahasiswa. Di tengah maraknya gerakan serupa di berbagai negara, respons pemerintah India terhadap aksi damai ini akan menjadi sorotan dunia, termasuk di kawasan Asia Tenggara. Apakah langkah represif justru akan memperkuat solidaritas mahasiswa atau meredam gelombang protes? Jawabannya akan menentukan arah politik India ke depan.
