Pilkada Kashmir Berdarah: 40 Tewas, Pemerintah Dituduh Gunakan Kekerasan Berlebihan
Baca dalam 60 detik
- Setidaknya 40 orang tewas dalam kekerasan menjelang pemilu legislatif di Kashmir yang dikuasai Pakistan, sebagian besar adalah pengunjuk rasa.
- Pemicu utama adalah penolakan terhadap 12 kursi khusus bagi pengungsi dari Kashmir India, yang dianggap merugikan penduduk lokal.
- Pembatasan internet selama 40 hari dan pelarangan kelompok protes JAAC memicu kecaman internasional, termasuk dari PBB.
Setidaknya 40 orang meregang nyawa dalam rangkaian bentrokan yang mengiringi persiapan pemilihan umum legislatif di Kashmir yang dikuasai Pakistan. Seorang pegawai dinas pendidikan, Naqash Zardad (30), menjadi salah satu korban saat tertembak peluru nyasar di peternakan kerbaunya di Rawalakot. Peristiwa ini menandai eskalasi konflik yang telah berlangsung selama berminggu-minggu antara aparat keamanan dan pendukung Aliansi Komite Aksi Rakyat Bersatu (JAAC).
Dari total korban jiwa, 34 orang adalah demonstran, sementara enam lainnya personel polisi dan paramiliter. Kawasan Rawalakot menjadi episentrum kekerasan paling parah. JAAC, yang mewakili kelompok aktivis, menuntut penghapusan 12 kursi legislatif yang disediakan bagi pengungsi dari Kashmir India yang bermigrasi ke Pakistan puluhan tahun lalu. Kursi tersebut dianggap tidak adil karena penduduk lokal tidak bisa mencalonkan diri, sementara para pengungsi yang berhak memilih mayoritas tidak lagi tinggal di wilayah itu.
Pemerintah setempat merespons dengan melarang JAAC berdasarkan undang-undang antiterorisme dan melancarkan operasi penumpasan. Langkah ini menuai kritik tajam, termasuk dari Komisioner Tinggi HAM PBB Volker Türk yang pada 17 Juli lalu menyerukan investigasi menyeluruh atas kematian para demonstran dan anggota keamanan. Türk juga mengecam kriminalisasi organisasi masyarakat sipil serta pembatasan ketat terhadap hak berkumpul dan berekspresi.
Ketegangan semakin terasa di ibu kota Muzaffarabad. Banyak warga enggan berbicara tentang pemilu karena takut dicap pengkhianat oleh JAAC jika mendukung pemerintah, atau sebaliknya, khawatir dilecehkan aparat jika simpati pada JAAC. Para kandidat pun menjalani kampanye ala kadarnya. Noreen Arif, satu-satunya calon perempuan dari partai berkuasa PML-N, mengaku memindahkan pertemuan politik ke rumah-rumah warga. Sardar Mukhtar Khan dari PPP oposisi mengatakan kampanye dibatasi karena gerakan JAAC populer di kalangan pemuda.
Menteri Urusan Kashmir Pakistan, Ameer Muqam, bersikeras pemilu tetap jalan sebagai satu-satunya solusi. "Kekuasaan harus berada di tangan jutaan penduduk Kashmir untuk memutuskan masa depan mereka," ujarnya. Namun, mantan kepala Otoritas Pembangunan Muzaffarabad, Zahid Amin, meragukan kredibilitas pesta demokrasi di tengah situasi mencekam. "Pemilu tidak akan punya legitimasi," katanya.
India, yang juga mengklaim seluruh Kashmir, menyalahkan kekerasan pada "eksploitasi sistematis selama puluhan tahun dan pengingkaran hak-hak dasar" oleh Pakistan. Ketua PPP Bilawal Bhutto menepis pernyataan India dan menyerukan pembentukan komisi kebenaran dan rekonsiliasi. Ia juga menyoroti pemadaman internet yang sudah berlangsung 40 hari sebagai "hukuman kolektif" terhadap warga sipil.
Bagi Indonesia, konflik Kashmir kembali mengingatkan pentingnya penyelesaian damai melalui dialog dan penghormatan HAM. Pola pembatasan akses informasi dan kriminalisasi kelompok sipil yang terjadi di Kashmir patut menjadi pelajaran bagi negara-negara demokrasi muda, termasuk Indonesia, dalam mengelola perbedaan pendapat menjelang pemilu. Akankah pemilu di Kashmir benar-benar membawa stabilitas, atau justru memperdalam luka sosial? Jawabannya masih bergantung pada niat baik semua pihak untuk mengedepankan kepentingan rakyat di atas ambisi politik.
