Andy Burnham Resmi Jadi Perdana Menteri Inggris, Janjikan Rencana 10 Tahun

Andy Burnham resmi menjabat sebagai Perdana Menteri Inggris pada Senin (20/7) setelah bertemu Raja Charles III di Istana Buckingham, menggantikan Keir Starmer yang mengundurkan diri. Dalam pidato perdananya di Downing Street, Burnham berjanji meluncurkan rencana 10 tahun untuk memulihkan stabilitas ekonomi dan mengatasi krisis biaya hidup yang melanda warga Inggris.

Burnham, yang sebelumnya menjabat Wali Kota Greater Manchester, mengakui bahwa Inggris telah mengalami gejolak politik yang panjang—ia menjadi perdana menteri ketujuh sejak 2016. "Kami perlu menunjukkan kepada dunia bahwa Inggris bisa kembali stabil," ujarnya, seraya menawarkan "model politik baru" dan "membangun ekonomi baru". Namun, ia belum merinci langkah konkret dari rencana 10 tahun tersebut.

Salah satu janji utama Burnham adalah mengakhiri praktik tidur di jalanan (rough sleeping), sebuah target yang pernah ia canangkan saat menjadi wali kota namun belum sepenuhnya tercapai. Selain itu, ia berkomitmen untuk mendorong reindustrialisasi melalui kebijakan pengadaan publik dan membangun lebih banyak perumahan rakyat. Dalam waktu dekat, ia berjanji memberikan "ruang bernapas" bagi masyarakat dengan meringankan beban biaya hidup.

Di bidang kebijakan luar negeri, Burnham menyatakan akan segera menghubungi Presiden AS Donald Trump dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Kepada Zelensky, ia menegaskan dukungan penuh: "Saya akan bersamanya 100 persen." Langkah ini menunjukkan prioritasnya dalam memperkuat aliansi internasional di tengah ketidakpastian global akibat perang AS-Iran dan kebijakan Trump yang tidak menentu.

Burnham mewarisi situasi ekonomi yang sulit: pertumbuhan lambat, utang publik tinggi, dan defisit anggaran yang membengkak. Ia juga harus menghadapi aturan keuangan ketat yang mewajibkan keseimbangan antara belanja negara dan pendapatan pajak. Dalam wawancara dengan The Times, Burnham mengkritik pendekatan sebelumnya: "Apa yang kami lakukan selama ini tidak berhasil. Saya akan mencoba cara yang berbeda." Ia menekankan pentingnya investasi awal dan intervensi dini untuk mencegah kegagalan di kemudian hari.

Keputusan Burnham untuk kembali ke politik nasional setelah delapan tahun vakum—terakhir menjabat menteri di era Gordon Brown—menimbulkan tanda tanya. Banyak yang mempertanyakan apakah gaya "rakyat jelata" yang ia bangun melalui media sosial cukup untuk menghadapi tantangan berat, termasuk mengendalikan imigrasi ilegal yang menjadi isu sentral bagi pemilih Reform UK. Namun, Partai Buruh melihatnya sebagai sosok paling tepat untuk meredam popularitas Nigel Farage.

Pengamat politik menilai bahwa Burnham memiliki sedikit ruang gerak. Ekonomi yang tepid, biaya pinjaman pemerintah yang tinggi, dan tagihan kesejahteraan yang membengkak menjadi pekerjaan rumah utama. Di sisi lain, dukungan publik terhadap Reform UK terus meningkat, terutama di daerah-daerah yang merasa terpinggirkan oleh kebijakan imigrasi dan ekonomi.

Bagi Indonesia, perubahan kepemimpinan di Inggris ini patut dicermati, terutama dalam konteks hubungan bilateral dan investasi. Inggris merupakan salah satu mitra dagang utama Indonesia di Eropa, dan kebijakan ekonomi baru Burnham—yang berfokus pada reindustrialisasi dan pengadaan publik—bisa membuka peluang bagi produk Indonesia, namun juga berpotensi meningkatkan persaingan di sektor manufaktur. Selain itu, sikap Burnham terhadap isu perubahan iklim dan kerja sama multilateral akan memengaruhi posisi Inggris di forum-forum global seperti G20 dan COP.

EU chief Antonio Costa telah menyampaikan selamat kepada Burnham, sementara Kanselir Jerman Friedrich Merz mengundangnya ke Berlin untuk memperkuat hubungan bilateral. Namun, pertanyaan besar tetap menggantung: mampukah Burnham membawa stabilitas jangka panjang di tengah tekanan politik dan ekonomi yang mendesak?