Zahid Bantah Terlibat 'Langkah Bangkok': Komitmen pada Pemerintahan Madani Tak Tergoyahkan
Baca dalam 60 detik
- Wakil Perdana Menteri Malaysia, Ahmad Zahid Hamidi, secara tegas membantah keterlibatannya dalam konspirasi yang disebut 'Langkah Bangkok' untuk menjatuhkan pemerintahan Anwar Ibrahim.
- Zahid menegaskan bahwa dirinya dan partainya, Barisan Nasional, tetap setia pada pemerintahan persatuan sesuai titah Yang di-Pertuan Agong hingga akhir masa jabatan Parlemen ke-15.
- Pernyataan ini muncul di tengah spekulasi politik yang kerap menguji stabilitas koalisi pemerintahan di Malaysia, mengingatkan pada dinamika serupa yang juga terjadi di Indonesia.
Wakil Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, dengan tegas membantah tuduhan bahwa ia terlibat dalam manuver politik yang dijuluki 'Langkah Bangkok' yang bertujuan menggulingkan pemerintahan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Dalam konferensi pers di Penang, Kamis (23/7), Zahid menyatakan tidak pernah memiliki niat untuk mengkhianati koalisi yang dipimpin oleh Pakatan Harapan tersebut.
"Saya sama sekali tidak punya niat seperti itu. Tidak ada 'Langkah Bangkok' atau 'Langkah Dubai' atau apa pun semacamnya," ujar Zahid yang juga menjabat sebagai Menteri Pembangunan Desa dan Wilayah. Ia menegaskan bahwa dirinya dan partainya, Barisan Nasional (BN), berkomitmen penuh untuk tetap berada dalam pemerintahan persatuan hingga akhir masa jabatan Parlemen ke-15, sesuai dengan titah Yang di-Pertuan Agong.
Pernyataan ini muncul di tengah maraknya spekulasi mengenai stabilitas politik Malaysia, terutama setelah serangkaian isu 'langkah' yang kerap muncul sejak pergantian kekuasaan beberapa tahun terakhir. 'Langkah Bangkok' sendiri merupakan istilah yang merujuk pada dugaan pertemuan rahasia di Bangkok, Thailand, yang diduga melibatkan sejumlah politisi oposisi dan anggota koalisi untuk merencanakan pengambilalihan kekuasaan. Zahid menolak memberikan detail lebih lanjut, namun menekankan bahwa isu tersebut hanyalah gosip yang tidak berdasar.
Zahid menambahkan bahwa ia tidak akan terpengaruh oleh rumor yang beredar. "Biarkan orang berkata apa yang mereka mau. Yang penting adalah kita harus bersatu untuk memastikan stabilitas politik dan niat kita dalam hal ini tulus," tegasnya. Pernyataan ini sekaligus menjadi sinyal bahwa BN tetap menjadi mitra setia dalam koalisi, meskipun sejarah politik Malaysia menunjukkan bahwa pergeseran aliansi bukanlah hal yang mustahil.
Bagi Indonesia, dinamika politik Malaysia kerap menjadi perhatian karena kedekatan hubungan bilateral dan pengaruhnya terhadap stabilitas kawasan ASEAN. Isu 'Langkah Bangkok' mengingatkan pada manuver politik serupa di Indonesia, seperti 'Langkah Jakarta' atau 'Gerakan 212' yang pernah mengguncang stabilitas pemerintahan. Namun, berbeda dengan Indonesia yang memiliki sistem presidensial, Malaysia menerapkan sistem parlementer yang lebih rentan terhadap mosi tidak percaya dan perpindahan dukungan partai.
Menurut pengamat politik dari Universitas Malaya, Prof. Dr. Awang Azman Awang Pawi, pernyataan Zahid ini penting untuk meredakan ketegangan politik yang mungkin timbul. "Dengan membantah secara terbuka, Zahid ingin menunjukkan bahwa BN tetap solid dan tidak akan tergoda oleh tawaran oposisi. Ini juga menjadi pesan kepada investor bahwa pemerintahan saat ini stabil," ujarnya. Namun, ia mengingatkan bahwa isu seperti ini bisa muncul kembali menjelang pemilu berikutnya.
Ke depan, pertanyaan yang mengemuka adalah apakah koalisi pemerintahan Madani mampu bertahan hingga akhir masa jabatan, mengingat tekanan dari oposisi dan potensi perpecahan internal. Pernyataan Zahid setidaknya memberikan jeda sementara, namun politik Malaysia tetap dinamis dan penuh kejutan.
