Bupati Lombok Barat Tiba di KPK: Operasi Tangkap Tangan Kembali Menjerat Kepala Daerah
Baca dalam 60 detik
- Lalu Ahmad Zaini, Bupati Lombok Barat, diterbangkan ke Jakarta setelah terjaring OTT KPK terkait dugaan suap proyek infrastruktur.
- Total 19 orang diamankan dalam operasi senyap yang berlangsung sejak pagi hari di sejumlah lokasi di Lombok Barat.
- Kasus ini menambah panjang daftar kepala daerah yang tersandung korupsi, menguatkan sinyal KPK untuk terus memburu pelaku di tingkat lokal.
Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini, tiba di Gedung Merah Putih KPK, Senin (20/7) malam, setelah diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan sejak pagi hari di kediaman dinasnya. Ia menjadi salah satu dari 19 orang yang dibawa penyidik untuk pemeriksaan lebih lanjut di Jakarta.
Lalu tiba sekitar pukul 21.59 WIB dengan pengawalan ketat. Dengan masker menutupi wajah, ia hanya tertunduk dan tidak memberikan komentar saat memasuki gedung antirasuah. Sebelumnya, ia dan sejumlah pihak lainnya diperiksa awal di Mako Brimob Lombok Barat.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi bahwa operasi ini menyasar dugaan penerimaan uang oleh bupati terkait proyek-proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. "Perkara ini diduga berkenaan dengan penerimaan yang dilakukan oleh Lalu terkait proyek-proyek yang ada di lingkungan Kabupaten Lombok Barat," ujar Budi dalam keterangannya.
OTT ini menjadi pengingat bahwa praktik korupsi di tingkat daerah masih menjadi pekerjaan rumah besar. Lombok Barat sendiri merupakan salah satu daerah dengan anggaran pembangunan yang signifikan di Nusa Tenggara Barat. Kasus ini berpotensi mengungkap praktik sistematis dalam pengadaan proyek, yang tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga menghambat pelayanan publik.
KPK sebelumnya telah menangani sejumlah kasus serupa di daerah lain, seperti OTT Bupati Langkat dan Bupati Mamberamo Tengah. Tren ini menunjukkan bahwa modus korupsi proyek infrastruktur masih menjadi lahan basah bagi oknum kepala daerah. Pengamat antikorupsi menilai, pengawasan yang lemah dan kolusi antara eksekutif dan pengusaha lokal menjadi faktor utama.
Bagi masyarakat Indonesia, kasus ini kembali menguji kepercayaan terhadap komitmen pemberantasan korupsi. Publik menanti apakah KPK akan mampu mengungkap tuntas jaringan yang terlibat, termasuk kemungkinan adanya pihak lain di luar daerah. Pertanyaan besarnya: apakah OTT ini akan menjadi efek jera atau sekadar rutinitas tahunan?
