ASEAN di Persimpangan: Krisis Myanmar, Laut China Selatan, dan Ketahanan Pangan-Energi Mewarnai Pertemuan Manila
Baca dalam 60 detik
- Pertemuan para menteri luar negeri ASEAN di Manila pekan ini akan membahas tiga isu utama: krisis Myanmar, ketegangan Laut China Selatan, serta kerentanan energi dan pangan kawasan.
- Analis menilai ASEAN relatif berhasil mengelola dampak krisis energi global melalui diversifikasi mitra, namun peralihan ke energi terbarukan dinilai sebagai solusi jangka panjang yang mendesak.
- Krisis pangan diperkirakan akan menjadi ancaman lebih besar ke depannya akibat perubahan iklim dan gangguan rantai pasok pupuk, sementara Myanmar masih menjadi ujian bagi efektivitas pendekatan konsensus ASEAN.
Para menteri luar negeri ASEAN kembali dihadapkan pada agenda berat saat mereka berkumpul di Manila pekan ini: krisis politik Myanmar yang tak kunjung reda, ketegangan di Laut China Selatan yang kembali memanas, serta tekanan ganda akibat gejolak energi dan pangan global. Pertemuan tahunan ini menjadi ujian bagi kemampuan blok regional untuk menjaga relevansi dan solidaritas di tengah perbedaan kepentingan antaranggota.
Dari sisi energi, ASEAN dinilai cukup tangguh menghadapi dampak konflik Timur Tengah yang sempat memicu lonjakan harga minyak dan gangguan rantai pasok. Sharon Seah, peneliti utama dari ISEAS – Yusof Ishak Institute, menilai langkah diversifikasi mitra energi dan pengurangan ketergantungan pada satu pemasok telah membantu kawasan bertahan. Namun, ia mengingatkan bahwa strategi jangka pendek itu tidak cukup. “Solusi sejati adalah mempercepat transisi ke energi terbarukan dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil,” ujarnya. Menurut Seah, ASEAN perlu segera merealisasikan proyek ASEAN Power Grid yang memungkinkan perdagangan listrik lintas batas, meski membutuhkan investasi besar dalam infrastruktur transmisi, modernisasi jaringan, dan harmonisasi regulasi.
Ancaman yang lebih besar justru datang dari sektor pangan. Perubahan iklim telah meningkatkan frekuensi kekeringan, banjir, dan cuaca ekstrem yang mengancam produksi pertanian di seluruh Asia Tenggara. Ditambah lagi, gangguan di Selat Hormuz—jalur vital pengiriman pupuk—telah menaikkan harga input pertanian. Seah memperkirakan dampak penuh belum terasa karena negara-negara masih mengandalkan stok panen sebelumnya dan telah mendiversifikasi sumber impor. “Dampaknya baru akan terlihat nanti. Tapi jika kita bisa memitigasi sebagian, bebannya akan berkurang,” katanya.
Isu Myanmar kembali menjadi sorotan setelah pertemuan informal antara Menteri Luar Negeri Myanmar Tin Maung Swe dengan para menteri ASEAN di Bangkok awal bulan ini. Ini adalah kontak tatap muka pertama sejak kudeta militer 2021, meskipun beberapa negara anggota menyatakan keberatan. Pemerintah militer Myanmar kemungkinan akan memanfaatkan pertemuan itu sebagai langkah normalisasi hubungan, namun sejumlah negara anggota menegaskan bahwa pertemuan tersebut bukan bentuk pengakuan. ASEAN masih mempertahankan sikap resmi: pemimpin junta Min Aung Hlaing dan menteri luar negerinya tetap dilarang menghadiri pertemuan tingkat tinggi ASEAN hingga ada kemajuan berarti dalam implementasi Konsensus Lima Poin. Khin Zaw Win, direktur Tampadipa Institute di Yangon, menilai ASEAN tidak mudah dibodohi. “Negara-negara ASEAN tahu Myanmar telah menerima Konsensus Lima Poin tetapi tidak melakukan apa pun untuk mewujudkannya,” ujarnya. Thailand, yang menjadi tuan rumah pertemuan informal, memiliki kepentingan khusus karena menampung banyak pengungsi dan pekerja migran Myanmar.
Di Laut China Selatan, ketegangan kembali mengemuka setelah peringatan 10 tahun putusan Mahkamah Arbitrase 2016 yang membatalkan klaim historis China. Beijing menolak putusan tersebut dan terus memperkuat klaimnya. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Filipina, Dominic Xavier Imperial, menyatakan ASEAN dan China tetap berkomitmen merundingkan kode etik (Code of Conduct) yang substantif dan efektif, dan optimistis kemajuan dapat dicapai tahun ini. Pertemuan di Manila juga akan dihadiri Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, Menlu China Wang Yi, dan Menlu Rusia Sergei Lavrov, bersama mitra dari Jepang, Australia, Kanada, dan Inggris.
Bagi Indonesia, hasil pertemuan ini memiliki implikasi langsung. Sebagai anggota ASEAN yang aktif mendorong penyelesaian krisis Myanmar dan menjaga stabilitas Laut China Selatan, Jakarta berkepentingan agar pendekatan konsensus tetap berjalan tanpa mengorbankan prinsip. Kegagalan ASEAN menunjukkan kemajuan nyata di Myanmar atau dalam negosiasi Code of Conduct dapat memperlemah posisi kawasan di mata mitra global. Pertanyaannya, mampukah ASEAN kali ini melampaui retorika dan menghasilkan langkah konkret, atau kembali terjebak dalam kebuntuan akibat perbedaan kepentingan antaranggota?
