Manchesterism: Model Tata Kelola Lokal yang Mampu Bertahan Lebih Lama dari Pemimpinnya
Baca dalam 60 detik
- Konsep 'Manchesterism' merujuk pada model tata kelola berbasis tempat yang mengintegrasikan kebijakan transportasi, perumahan, kesehatan, dan pendidikan secara holistik, bukan sekadar figur Andy Burnham.
- Meskipun Manchester menjadi contoh sukses pembangunan perkotaan, kesenjangan ekonomi dan sosial masih menganga di beberapa wilayah, menunjukkan bahwa pertumbuhan saja tidak cukup.
- Prinsip-prinsip Manchesterism—kepemimpinan stabil, kolaborasi lintas institusi, dan desentralisasi—bisa menjadi pelajaran bagi daerah lain, termasuk Indonesia, dalam merancang kebijakan pembangunan yang lebih inklusif.

Di balik gemerlap koridor Oxford Road yang dipenuhi universitas, rumah sakit, dan pusat riset kelas dunia, Manchester menyimpan paradoks: kemajuan ekonomi yang tak merata. Konsep yang kemudian disebut 'Manchesterism'—sebuah pendekatan tata kelola yang menekankan kolaborasi jangka panjang antarinstitusi—kini menjadi sorotan, terutama setelah Andy Burnham, Wali Kota Greater Manchester, berhasil bertahan melewati lima perdana menteri Inggris sejak 2017.
Manchesterism bukanlah ideologi kaku, melainkan cara memerintah yang mengutamakan pengambilan keputusan di tingkat lokal. Burnham, yang dijuluki 'King of the North' karena vokalnya membela daerah tertinggal selama pandemi, mewarisi fondasi yang dibangun oleh para pendahulunya seperti Sir Richard Leese dan Sir Howard Bernstein. Kesepakatan devolusi dengan pemerintah pusat era George Osborne memberi ruang bagi Greater Manchester untuk mengelola sendiri urusan transportasi, perumahan, kesehatan, hingga pendidikan secara terpadu.
Pendekatan ini, menurut para pengamat, menjadi jawaban atas kegagalan kebijakan sektoral yang sering tumpang tindih. Burnham secara konsisten mendorong agar kebijakan tidak lagi dipilah berdasarkan kementerian, melainkan berdasarkan tempat tinggal warga. Seorang penganggur yang kesulitan akses transportasi, misalnya, kemungkinan besar juga menghadapi masalah perumahan dan kesehatan. Solusi terintegrasi dianggap lebih efektif daripada program parsial.
Namun, Manchesterism bukan tanpa cela. Di balik cerita sukses, masih banyak warga yang merasa terpinggirkan dari kemakmuran pusat kota. Harga rumah yang melambung dan minimnya lapangan kerja berkualitas di beberapa wilayah menunjukkan bahwa kepemimpinan terdesentralisasi bukanlah obat mujarab. Seperti diungkapkan para analis, tata kelola berbasis tempat hanya menciptakan kondisi yang lebih baik untuk perubahan, tetapi tidak bisa menghapus kesenjangan struktural yang sudah mengakar puluhan tahun.
Bagi Indonesia, model Manchesterism menawarkan pelajaran berharga. Di tengah wacana desentralisasi dan otonomi daerah yang kerap terhambat ego sektoral, pendekatan kolaboratif antarpemangku kepentingan—pemerintah daerah, universitas, bisnis, dan komunitas—bisa menjadi kunci. Namun, tantangan terbesarnya adalah membangun kepercayaan dan kapasitas institusi lokal untuk memimpin perubahan jangka panjang, bukan sekadar mengikuti siklus politik lima tahunan.
Pertanyaan kritis yang kini mengemuka: apakah prinsip-prinsip Manchesterism bisa direplikasi di tempat lain? Ataukah setiap daerah harus menemukan formulanya sendiri? Yang jelas, Manchester telah membuktikan bahwa stabilitas kepemimpinan dan kemitraan yang kuat mampu menciptakan daya tahan yang melampaui masa jabatan seorang pemimpin. Bagi Burnham, ujian sesungguhnya adalah apakah ia akan menerapkan pendekatan yang sama jika kelak memimpin Inggris—memberi kepercayaan kepada daerah-daerah lain sebagaimana ia perjuangkan untuk Greater Manchester.



