Andy Burnham Resmi Gantikan Starmer: Era Baru Kepemimpinan Inggris di Tengah Krisis Kepercayaan
Baca dalam 60 detik
- Andy Burnham resmi menjadi Perdana Menteri Inggris setelah Keir Starmer mengundurkan diri, menandai pergantian kepemimpinan keenam dalam satu dekade.
- Starmer gagal mempertahankan popularitas karena kebijakan kontroversial dan perpecahan internal partai, meskipun sempat meraih kemenangan telak pada 2024.
- Burnham menghadapi tantangan berat untuk menyatukan elektorat yang terfragmentasi dan membuktikan bahwa gaya kepemimpinannya berbeda dari pendahulunya.
Andy Burnham resmi menjadi Perdana Menteri Inggris setelah Keir Starmer meninggalkan Downing Street untuk terakhir kalinya. Pergantian ini terjadi di tengah krisis kepercayaan publik terhadap Partai Buruh, yang hanya dalam dua tahun berkuasa kehilangan momentum politiknya.
Starmer, yang memimpin Partai Buruh sejak 2020, berhasil membawa partainya meraih kemenangan besar pada pemilu Juli 2024 dengan 412 kursi di parlemen. Namun, kemenangan itu lebih merupakan produk dari sistem elektoral ketimbang popularitas pribadi. Dua pertiga pemilih yang memberikan suara memilih partai selain Buruh, sementara tingkat partisipasi rendah. Janji 'pembaruan nasional' dan prinsip 'negara dulu, partai kedua' yang digaungkan Starmer mulai kehilangan daya tarik setelah serangkaian kebijakan kontroversial.
Kebijakan seperti reformasi kesejahteraan, pemotongan subsidi bahan bakar musim dingin, dan pajak warisan petani memicu kemarahan di internal partai maupun publik. Starmer juga dituduh meniru retorika sayap kanan Reform UK, partai yang popularitasnya melonjak. Skandal Peter Mandelson semakin memperlemah otoritasnya. Dalam waktu kurang dari setahun, Partai Buruh kehilangan keunggulan dalam jajak pendapat. Kinerja buruk pada pemilu lokal 2026 dan serangkaian pengunduran diri menteri menjadi pemicu akhir kekuasaannya.
Burnham, yang sebelumnya menjabat sebagai walikota metropolitan Manchester Raya, mendapat kesempatan menjadi anggota parlemen dan memenangkan kursi Makerfield. Beberapa jam sebelum dilantik, Starmer mengumumkan pengunduran dirinya. Proses transisi ini mengikuti skenario yang sudah lazim di Inggris: perdana menteri yang mundur menghadap Raja Charles untuk menyerahkan mandat, lalu penggantinya melakukan perjalanan yang sama untuk 'mencium tangan' raja dan secara resmi membentuk pemerintahan.
Bagi Indonesia, dinamika politik Inggris ini relevan mengingat hubungan bilateral yang erat, terutama di bidang perdagangan dan investasi. Ketidakstabilan politik di Inggris dapat mempengaruhi kebijakan luar negerinya terhadap kawasan Indo-Pasifik, termasuk kerja sama dengan Indonesia. Selain itu, kebijakan imigrasi dan perdagangan Inggris pasca-Brexit terus menjadi perhatian bagi diaspora Indonesia dan pelaku usaha.
Burnham kini menghadapi tantangan berat. Sebagai walikota, ia memiliki kebebasan untuk memilih isu, mengambil kredit, dan fokus pada satu kota. Namun, sebagai perdana menteri, ia harus berhadapan dengan kompromi, tanggung jawab kolektif, dan pengawasan nasional. Kualitas yang membuatnya populer di Manchester belum tentu bertahan di panggung nasional. Starmer juga datang dengan itikad baik dan mayoritas historis, namun gagal. Pertanyaan besarnya: apakah Burnham mampu memerintah secara berbeda, atau hanya akan mengulangi kesalahan pendahulunya?
