Prabowo Murka: Ratusan Miliar Dolar Kekayaan RI Bocor Tiap Tahun, Data PBB Jadi Bukti

Presiden Prabowo Subianto melontarkan kecaman keras terhadap praktik ilegal yang menguras kekayaan negara hingga ratusan miliar dolar setiap tahun. Dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Senin (20/7/2026), ia mengungkapkan bahwa kebocoran ini telah berlangsung puluhan tahun dan menciptakan distorsi ekonomi yang merugikan bangsa.

Menurut data yang diterima dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), modus operandi yang digunakan meliputi underinvoicing, pemalsuan laporan perdagangan, penyelundupan, dan transfer pricing. Praktik-praktik ini, kata Prabowo, tidak masuk akal dan tidak adil bagi rakyat Indonesia. "Terjadi suatu distorsi terhadap perekonomian kita, telah terjadi mengalir keluar kekayaan kita secara signifikan, ribuan triliun, ratusan miliar dolar tiap tahun," tegasnya.

Prabowo menyoroti ironi di sektor kelapa sawit, di mana Indonesia sebagai produsen terbesar dunia justru mengalami kelangkaan minyak goreng beberapa waktu lalu. Ia menilai kasus ini menjadi contoh nyata bagaimana kebocoran berdampak langsung pada kebutuhan pokok masyarakat. "Semua pelaku ekonomi mengerti hal ini di dalam dan luar negeri, semua tahu, negara penghasil kelapa sawit terbesar di dunia sempat berminggu-minggu hilang minyak goreng," ujarnya.

Bagi Indonesia, pengungkapan ini memiliki implikasi serius. Kebocoran semacam itu tidak hanya mengurangi penerimaan negara, tetapi juga menghambat pembangunan dan memperlebar ketimpangan. Investor asing pun mungkin akan mempertanyakan efektivitas pengawasan perdagangan dan perpajakan di Indonesia. Pemerintah di bawah Prabowo tampaknya bertekad untuk menindak tegas praktik-praktik ini, meskipun tantangan di lapangan sangat besar.

Pakar ekonomi dari Universitas Indonesia menilai bahwa pernyataan Presiden ini harus diikuti dengan langkah konkret, seperti penguatan sistem bea cukai dan digitalisasi pelaporan perdagangan. "Tanpa reformasi struktural, kebocoran akan terus terjadi. Data PBB bisa menjadi dasar untuk audit lintas batas," ujarnya. Namun, ia juga mengingatkan bahwa kasus minyak goreng menunjukkan betapa kompleksnya rantai pasok komoditas, sehingga diperlukan koordinasi antarlembaga.

Prabowo menutup pernyataannya dengan peringatan keras: "Kalau kebocoran ratusan miliar dolar kekayaan Indonesia dibiarkan terus keluar, kita bisa bayangkan nasib bangsa kita seperti apa." Pertanyaan yang kini mengemuka adalah apakah pemerintah mampu menghentikan kebocoran ini sebelum dampaknya semakin parah, ataukah distorsi ekonomi akan terus menggerogoti masa depan Indonesia.