Prabowo: Penutupan 250 BUMN Selamatkan Rp 50 Triliun dari Biaya Rutin
Baca dalam 60 detik
- Presiden Prabowo mengumumkan penghematan Rp 50 triliun per tahun dari biaya operasional 250 BUMN yang ditutup atau digabung.
- Struktur BUMN yang terlalu gemuk, dengan 1.077 entitas termasuk anak-cucu perusahaan, menjadi alasan utama restrukturisasi besar-besaran.
- Target pemerintah: jumlah BUMN menyusut menjadi maksimal 350 entitas pada akhir 2026, di bawah kendali Danantara Indonesia.
Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa langkah restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui Danantara Indonesia berhasil menghemat anggaran negara hingga Rp 50 triliun. Penghematan tersebut berasal dari penutupan dan penggabungan 250 entitas BUMN yang dinilai tidak efisien.
Dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Senin (20/7/2026), Prabowo memaparkan bahwa biaya operasional yang dipangkas mencakup gaji direksi dan komisaris, sewa gedung, listrik, transportasi, hingga biaya rapat kerja. "Mereka laporan, dengan ditutupnya 250 BUMN, overhead biaya rutin yang bisa diselamatkan adalah Rp 50 triliun," ujarnya.
Presiden mengaku terkejut saat mengetahui jumlah total BUMN mencapai 1.077 entitas—jauh di atas perkiraan awalnya yang hanya 300–350 perusahaan. Membengkaknya jumlah itu, menurut Prabowo, disebabkan oleh praktik pembentukan anak, cucu, hingga cicit perusahaan oleh BUMN induk. Struktur yang terlalu gemuk ini menjadi beban fiskal yang signifikan.
Prabowo memberikan apresiasi kepada jajaran Danantara Indonesia yang dalam 18 bulan pertama telah menutup, mengkonsolidasikan, dan menggabungkan 250 BUMN. Badan pengelola investasi yang dibentuk pada Februari 2025 ini kini mengelola aset negara senilai lebih dari US$1 triliun. Program konsolidasi ini merupakan bagian dari transformasi BUMN yang lebih luas untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing.
Bagi Indonesia, langkah ini memiliki implikasi besar. Penghematan Rp 50 triliun dapat dialokasikan untuk program prioritas seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, atau kesehatan. Selain itu, penataan BUMN diharapkan mengurangi potensi kebocoran anggaran dan meningkatkan transparansi. Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam hal penyerapan tenaga kerja dari BUMN yang ditutup serta resistensi dari pihak-pihak yang selama ini menikmati posisi di perusahaan pelat merah.
Ke depan, pemerintah menargetkan jumlah BUMN menyusut menjadi maksimal 350 entitas pada akhir 2026. Pertanyaannya, apakah target ambisius ini dapat tercapai tanpa mengorbankan pelayanan publik dan stabilitas ekonomi? Efektivitas Danantara sebagai superholding akan menjadi kunci keberhasilan restrukturisasi ini.
